Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Manokwari Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Luhut Akui Lakukan "Kawin Paksa" Demi Optimalkan Produk Dalam Negeri

  • Oleh ANTARA
  • 25 Maret 2022 - 16:00 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengakui ia melakukan "kawin paksa" antar-kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN agar dapat mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri.

"Saya sampaikan apresiasi ke seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN meskipun ini mungkin pakai istilah 'shotgun wedding', atau kawin paksa, jadi kadang-kadang ada yang tidak suka juga Pak, kita paksain karena barangnya ada Pak, namun nyatanya cukup efektif," kata Luhut di Bali, Jumat.

Luhut menyampaikan hal tersebut dalam acara "Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia" yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, para menteri Kabinet Indonesia Maju serta para gubernur di Indonesia. Acara itu ditujukan untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah serta BUMN.

"Belanja pemerintah untuk produk dalam negeri (PDN) pada 2022 ditargetkan Rp400 triliun dan tadi kami lapor pada Bapak Presiden kalau bisa kita tetap tingkatkan, mungkin bisa sampai Rp500 triliun pada bulan April nanti, dan harus selesai pada 31 Mei 2022, sehingga angka pada pertumbuhan ekonomi akan bisa terlihat pada tahun ini," ungkap Luhut.

Luhut menyebut berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan oleh BPS, dampak pembelian produk dalam negeri senilai Rp400 triliun dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,67 - 1,71 persen dan akan menciptakan hampir 2 juta lapangan kerja.

"Aksi ini juga dinilai mampu menciptakan permintaan PDN, memperkuat suplai melalui peningkatan kapasitas pengembangan industri dan investasi baru serta mengembangkan 'government marketplace' sebagai pasar utama," tambah Luhut.

Luhut menyebut sudah dibentuk tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di 25 kementerian/lembaga, 8 BUMN dan 103 pemda, meski ia pun mengakui masih perlu percepatan pembentukan tim P3DN.

"Untuk mendukung percepatan penggunaan pembayaran non-tunai melalui kartu kredit pemerintah dengan QRIS, dengan kartu kredit pemerintah, kami laporkan teman-teman bupati, wali kota, gubernur itu akan mampu mengurangi 'cost' kita kira-kira 20- 30 persen, jadi negeri ini kita, suka tidak suka akan menjadi lebih efisien ke depan," ungkap Luhut.

Tidak ketinggalan dari sisi suplai, Luhut menyebut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menargetkan memasukkan 1 juta produk ke E-Katalog dari jumlah saat ini sebanyak 200 ribu produk.

Luhut juga mengungkapkan sedang disusun rancangan instruksi presiden (inpres) percepatan peningkatan penggunaan PDN dan peraturan presiden (perpres) penguatan kelembagaan LKPP.

"Untuk memperkuat dasar hukum tersebut, BPKP, Kejaksaan Agung, LKPP dan Polri telah membentuk sistem pengawasan dan pendampingan pelaksanaan belanja PDN sekaligus memberi peringatan dini jika terjadi potensi pelanggaran di dalamnya. Jadi semua langkah kita dari waktu ke waktu, selalu diaudit oleh BPKP. jadi tidak ada yang bisa lagi-lari. Kita semua belajar untuk jujur dan setia dan bekerja dengan hati," jelas Luhut.

Acara "Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia" tersebut, kata Luhut, didahului dengan "Business Matching" belanja produk dalam negeri pada 22-24 Maret 2022 dengan hasil "Businees Matchng" mencapai Rp204 triliun.

"Ada 9 hal yang perlu kita lakukan dan dapat arahan dari Bapak Presiden. Pertama, mengawal percepatan realisasi komitmen belanja PDN paling lambat 31 Mei. Kedua, kami mohon prioritas PDN yang sudah memiliki Haki PPK agar melanjutkan proses belanja melalui mekanisme e-kontrak belanja rutin lainnya seperti suvenir; seminar kit, ATK, harus menggunakan produk dalam negeri," ungkap Luhut.

Ketiga, percepatan pengembangan skema dan regulasi insentif belanja PDN dan disentif belanja impor.

Berita Terbaru

KPU Kalteng Sayembarakan Maskot Pilgub Kalteng, Total Hadiah Rp50 Juta Daftar di sini...

KPU Kalteng Sayembarakan Maskot Pilgub Kalteng, Total Hadiah Rp50 Juta Daftar di sini...

  • 19 April 2024 - 17:00 WIB
Kapuas Raih Juara Pertama Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Tingkat Kalteng

Kapuas Raih Juara Pertama Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Tingkat Kalteng

  • 19 April 2024 - 16:50 WIB
Era Kemajuan Teknologi, Jaringan Listrik dan Internet Dinilai Penting

Era Kemajuan Teknologi, Jaringan Listrik dan Internet Dinilai Penting

  • 19 April 2024 - 16:40 WIB
Pemkab Kotim Kerahkan Tim Gabungan untuk Normalisasi Sungai Mentawb

Pemkab Kotim Kerahkan Tim Gabungan untuk Normalisasi Sungai Mentawb

  • 19 April 2024 - 16:30 WIB
Realisasi APBD Kabupaten Gunung Mas pada Triwulan I TA 2024 Belum Capai Target

Realisasi APBD Kabupaten Gunung Mas pada Triwulan I TA 2024 Belum Capai Target

  • 19 April 2024 - 16:20 WIB
Reza Prabowo: Pemprov Kalteng akan Gandeng Bank Kalteng Sukseskan Program 1000 KPR Guru

Reza Prabowo: Pemprov Kalteng akan Gandeng Bank Kalteng Sukseskan Program 1000 KPR Guru

  • 19 April 2024 - 16:10 WIB
Legislator Minta Pemda Lengkapi Lampu Penerangan di Ruas Jalan Rawan

Legislator Minta Pemda Lengkapi Lampu Penerangan di Ruas Jalan Rawan

  • 19 April 2024 - 16:00 WIB
Normalisasi Sungai Baamang Telah Sampai di Muara

Normalisasi Sungai Baamang Telah Sampai di Muara

  • 19 April 2024 - 15:50 WIB
PKS Kalteng Buka Peluang Koalisi dengan Partai Lain di Pilkada 2024

PKS Kalteng Buka Peluang Koalisi dengan Partai Lain di Pilkada 2024

  • 19 April 2024 - 15:40 WIB
DPRD Kapuas Ikuti Bimtek Penerapan Perpres Nomor 5 Tahun 2023

DPRD Kapuas Ikuti Bimtek Penerapan Perpres Nomor 5 Tahun 2023

  • 19 April 2024 - 15:30 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri