BORNEONEWS, Tunis - Partai oposisi utama Tunisia Ennahda menolak langkah Presiden Kais Saied untuk membubarkan parlemen dan akan memboikot setiap referendum yang dia serukan untuk merestrukturisasi sistem politik secara sepihak, kata pemimpinnya.

Rached Ghannouchi, yang juga ketua parlemen, mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa Ennahda hanya akan mengambil bagian dalam referendum jika Saied mengadakan konsultasi nasional tentang reformasi politiknya.

Ghannouchi menuduh Saied melakukan kudeta musim panas lalu ketika dia menangguhkan parlemen, mengesampingkan konstitusi demokratis 2014 dan bergerak untuk memerintah melalui dekrit.

"Kami yakin rakyat Tunisia  tidak akan menerima aturan individual dan tidak akan menerima alternatif demokrasi," kata Ghannouchi kepada Reuters di markas Ennahda di Tunis.

Krisis itu meningkat pada Rabu ketika Saied membubarkan parlemen setelah parlemen mengadakan sidang daring yang bertentangan dengan "langkah-langkah luar biasa" yang Saied umumkan tahun lalu.

Setidaknya 20 anggota parlemen yang ambil bagian dalam sidang tersebut, termasuk dari Ennahda, telah dipanggil untuk diperiksa oleh unit anti terorisme, kata Ghannouchi.

"Langkah untuk membubarkan parlemen memperdalam krisis politik dan menimbulkan ancaman yang lebih besar terhadap situasi ekonomi dan akan menghancurkan institusi," kata Ghannouchi, seraya menyebut janji Saied tentang referendum konstitusi baru sebagai "sandiwara".

"Kami tidak akan berpartisipasi dalam pertunjukan teater tanpa muatan demokratis dan kami berharap banyak pihak (lain) juga memboikotnya," kata Ghannouchi.

Saied mengatakan dia akan mengadakan referendum pada Juli diikuti oleh pemilihan parlemen pada Desember, tapi dia tidak melibatkan kelompok politik atau masyarakat sipil lainnya dalam merancang konstitusi baru atau mengatakan apa isi rancangan itu.