Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Kotawaringin Timur Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Pemko Palangka Raya Antisipasi Inflasi Selama Ramadan

  • Oleh Hendri
  • 08 April 2022 - 17:30 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemerintah Kota Palangka Raya berupaya mengantisipasi terjadinya inflasi selama Ramadan hingga Idul Fitri 1443 Hijriah. Hal ini menjadi perhatian Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk melakukan pengawasan di lapangan.

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin mengatakan, kenaikan itu sering kali bukan karena ketersediaan stok barang, tetapi diduga ulah sejumlah pedagang atau pelaku usaha yang mencoba mencari keuntungan saat momen besar tersebut.

"Secara umum, pada Februari lalu kita mengalami deflasi sebesar 0,01 persen. Meski begitu daging ayam ras masih memberikan sumbangan inflasi pada bulan yang sama," katanya, Jumat 8 April 2022.

Kepala daerah termuda di Kalteng itu mendorong TPID setempat memberikan perhatian lebih terhadap ketersediaan pasokan dan stabilitas harga. Ia meminta seluruh anggota TPID bekerja maksimal untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi bahan pokok masyarakat.

"Demikian juga untuk Pertamina dan Migas agar dapat memastikan tidak terjadi kelangkaan kelangkaan BBM dan elpiji bersubsidi tiga kilogram," ujarnya.

Secara garis besar TPID Palangka Raya juga terus melakukan terobosan dan koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak terkait dalam menjaga stabilitas harga.

Sementara untuk mewujudkan lancarnya upaya pengendalian inflasi daerah pemerintah meminta peran aktif Bank Indonesia, Bulog beserta seluruh perangkat daerah bekerja sama menjalankan program.

Selain itu, TPID juga diminta mengkaji kemungkinan pilihan stabilitas harga jangka panjang dengan pemanfaatan badan usaha milik daerah (BUMD), yang terlebih dulu melakukan studi banding kepada daerah yang menerapkan sistem tersebut.

"Untuk itu, saya merekomendasikan perlu adanya penguatan pengawasan harga, fungsi kelembagaan dan distribusi, produksi dan produktivitas, sinergi antar TPID di Kalimantan Tengah serta struktur pasar atau tata niaga," tutupnya. (HENDRI/B-5)

Berita Terbaru