Ketua Koperasi Solai Bersama, Ksn, membenarkan apa yang disampaikan oleh kontraktor Dn. "Kalau saya menilai justru petani yang diuntungkan dan pihak kontraktor merugi," kata Ksn, Kamis siang. 

Ksn punya argumen. Misalnya, kata dia, dalam kontrak ditetapkan untuk satu kapling lahan (luas 2 hektare) 286 batang pohon yang ditumbang chipping, ternyata ada 500 pohon dalam kapling tersebut, maka kontraktor tetap mengerjakan untuk 500 pohon tanpa mendapat biaya tambahan. 

"Di lahan satuan permukiman yang lain, selisih itu tetap dihitung oleh kontraktor sehingga ada tambahan biaya. Tapi di tempat kami tidak dihitung. Lantas apa yang merugikan keuangan negara. Saya belum tahu apa yang disangkakan kepada saya," beber Ksn. 

Selain itu, mengenai uang, Ksn kembali menegaskan, pencairan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melalui rekening anggota koperasi. Uang sebesar Rp25 juta pernah petani bukan untuk dibagikan kepada anggota Koperasi, sehingga anggota tidak mendapat uang, gantinya mereka akan mendapatkan kebun beserta tanaman sawit. 

"Uang dari rekening petani anggota koperasi bersama dengan rekening koperasi kembali dikumpulkan ke rekening escrow. Uang ini yang disalurkan untuk program replanting. Auditor independen sucofindo sudah melakukan audit memeriksa keuangan. Tak ada masalah," kata Ksn. 

Sementara itu, mantan Kepala Dinas Pertanian Barito Utara, SB, mengatakan, dirinya sekitar 5 kali diperiksa oleh pihak kejaksaan. Dari pemeriksaan tersebut, dia tetap konsisten dengan jawaban bahwa dana program peremajaan sawit bukanlah dana APBN, tetapi non budgeter. 

"Petunjuk itu bukan dana APBN terlihat dari program dilakukan secara swakelola oleh koperasi. Program tak ada dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Dananya masuk ke rekening petani lalu masuk lagi escrow account (rekening penampungan)," jelas SB. 

Selain itu, kata SB, proyek ini masih dalam tahap pekerjaan, sehingga penetapan kontraktor sebagai tersangka juga mengundang pertanyaan. "Proyek belum selesai, artinya belum penyerahan kepada pihak penerima. Tetapi ada yang sudah dijadikan tersangka," tambah SB. 

Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara Iwan Catur Karyawan, saat dihubungi mengatakan, pihaknya belum bisa membeberkan kerugian negara, karena masih dalam perhitungan. "Kerugian negara belum bisa kita infokan karena masih berproses," kata Iwan, Kamis sore. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Barito Utara menetapkan tiga tersangka yang berasal dari unsur organisasi pemerintah daerah (OPD), pengurus Koperasi Solai Bersama, dan kontraktor proyek. 

Iwan Catur Karwayan mengatakan, penetapan tiga orang tersangka dalam perkara tersebut dilakukan Kamis, 6 April 2022 di Kejaksaan Negeri Barito Utara. "Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Barito Utara melalui Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara telah menetapkan 3 (tiga) orang tersangka,” kata Iwan, Rabu malam.

Iwan menjelaskan, penetapan tiga tersangka berdasarkan Surat Penyidikan Nomor: Print-01A/0.2.13/Fd.1/04/2022 tanggal 06 April 2022 atas nama SB (Mantan PNS Kabupaten Barito Utara. Surat Penyidikan Nomor: Print-02A/0.2.13/Fd.1/04/2022 tanggal 06 April 2022 atas nama Ksn pekerjaan swasta. Surat Penyidikan Nomor: Print-03A/0.2.13/Fd.1/04/2022 tanggal 06 April 2022 atas nama DN pekerjaan swasta. 

Ketiga tersangka tersebut disangkakan Primair: Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomo: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Subsidiair: Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

"Berdasarkan hasil penyidikan ditemukan perbuatan melawan hukum yang diduga kuat dapat mengakibatkan kerugian negara," sebut Iwan.(RAMADHANI/B-7)