"Kedaulatan benih menjadi syarat mutlak apabila tiga isu pertanian dalam G20 hendak terwujud," katanya.



Menurut dia, kedaulatan benih di Indonesia mulai lemah sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang sistem budidaya tanaman. UU itu No 12  memberikan peluang kepada perusahaan benih multinasional menguasai pasar benih Indonesia.

 "Bisa dikatakan UU No 12 tahun 1999 menjadi pintu masuk liberalisasi benih di Indonesia," katanya.

Sebelumnya benih yang digunakan merupakan benih produksi petani, perusahaan swasta dan pemerintah. Perusahaan swasta maupun pemerintah mendapatkan hak memproduksi benih berlabel dari negara.

"Jika kedaulatan benih tidak diperkuat, dominasi korporasi multinasional terhadap pasar pada gilirannya akan menyulitkan pencapaian kedaulatan pangan pokok," katanya.

Prima juga berharap Presidensi G20 Indonesia di bidang pertanian dapat mendorong regenerasi petani lokal dan global. Minimnya ketertarikan terhadap pertanian merupakan salah satu faktor utama penyebab lambatnya regenerasi petani Indonesia.

Persepsi usaha tani masih kurang menguntungkan ditambah citra sektor pertanian yang kurang bergengsi, kotor, sulit, dan berisiko tinggi harus dapat diubah lewat perhelatan presidensi G20.

"Fakta sektor pertanian menjadi jangkar ekonomi diberbagai negara saat pandemi COVID-19 harus dijadikan pemantik regenerasi petani. Di Indonesia, data time series BPS menunjukkan sepanjang tahun 2021 sektor pertanian menjadi lokomotif ekonomi dengan tumbuh positif di level 1,84 persen. Bahkan diawal tahun Januari 2022, Nilai Tukar Petani (NTP) juga mengalami kenaikan yaitu di angka 108,67. Kedua hal ini harus digaungkan," katanya.

Prima juga menekankan momentum Presidensi G20 Indonesia menjadi kesempatan emas bagi pelaku usaha sektor pertanian dan pangan di Indonesia untuk berpromosi.

Seluruh merek pangan maupun produk pertanian dapat ditampilkan kepada semua stakeholders dalam dan luar negeri yang menghadiri 157 pertemuan. Presidensi G20 membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor dan investasi di bidang pangan.

Prima yang juga merupakan Sekretaris ICMI Orwilsus Bogor mengatakan konsumsi stakeholders G20 yang menghadiri presidensi G20 di Indonesia wajib berasal dari produk pangan lokal.

"Kurangi konsumsi pangan impor seperti buah-buahan impor. Sebagai contoh praksisnya adalah keberadaan Jeruk Sunkist dalam menu makan, diganti dengan Jeruk Pontianak atau Jeruk Medan. Tujuannya agar manfaat pertemuan internasional tersebut bisa dirasakan langsung oleh petani dan UMKM dalam negeri," katanya.

Dia juga menekankan pentingnya terciptanya kesepakatan pertukaran teknologi pertanian baik off farm dan on farm. Pertukaran teknologi dalam sektor pertanian dapat dilakukan melalui employee exchange antar negara G20 dan kerja sama penelitian antar perguruan tinggi pertanian.

Dalam Presidensi G20 sektor pertanian juga diharapkan tercapainya kesepakatan pemulihan sistem pangan. Pemulihan ini diperlukan untuk menjamin agar produksi pangan meningkat dan rantai pasok pangan yang terdisupsi saat pandemi COVID-19 kembali normal.

"Tujuh hal di atas bukan hanya strategis, tetapi penting bagi Indonesia. Strategis karena keterwujudan tujuh harapan ini menjadi indikator keberhasilan Presidensi G20 Indonesia di bidang pertanian dan penting karena ketujuhnya menjadi penentu berjalannya praktik pertanian berkelanjutan di dunia pasca pandemi COVID-19," katanya.

ANTARA