672 Warga Binaan Lapas Sampit Dapat Remisi Idul Fitri

Oleh Naco
02 Mei 2022 - 09:20 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Sebanyak 672 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang beragama Islam pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sampit mendapatkan Remisi Khusus (RK) Hari Raya Idul Fitri.

Remisi itu diberikan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-609.PK.05.05 Tahun 2022

Penyerahan SK RK Idul Fitri kali ini diberikan langsung oleh Kalapas Kelas IIB Sampit,Agung Supriyanto secara simbolis kepada perwakilan WBP di ruang serba guna Lapas Sampit yang diawali dengan pembacaan SK RK Idul Fitri oleh Kasubsi, Registrasi, Senin, 2 Mei 2022

Kepala Lapas Sampit menyampaikan bahwa dari 825 orang WBP Lapas Sampit yang diajukan dapat remisi dan memenuhi syarat administratif maupun substantif untuk mendapatkan RK Idul Fitri sebanyak 672 orang WBP.

Hal ini dikarenakan terdapat 68 orang WBP Non Muslim, 16 orang WBP telah menjalani subsider, 40 orang WBP belum 6 bulan menjalani pidananya dan 29 orang WBP berstatus tahanan.

"Kami mengusulkan sebanyak 672 orang WBP dengan metode SPPN (Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana) dan alhamdulillah kesemuanya dinyatakan berhak mendapatkan RK Idul Fitri," katanya.

Adapun rincian 33 orang WBP memperoleh RK dengan besaran 1 bulan 15 hari, 508 orang WBP memperoleh RK dengan besaran 1 bulan dan 131 orang WBP memperoleh RK dengan 15 hari, namun kesemuanya bersifat pengurangan masa pidana dan tidak ada yang dinyatakan langsung bebas.

Sebagai bentuk transparansi, SK RK itu ditempel di blok hunian WBP dan juga dapat dilihat oleh para WBP melalui self servis yang kami pasang ruang informasi bagi WBP.

Agung juga dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada para WBP yang memperoleh RK Idul Fitri.

"Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan pemerintah sebagai bentuk reward/penghargaan kepada WBP yang telah memenuhi persyaratan perhitungan masa pidana, keaktifan mengikuti program pembinaan dan perkembangan perilaku baik yang dibuktikan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melanggar tata tertib Lapas" tuturnya.

Ditambahkan oleh Agung bahwasannya RK ini dilaksanakan pada Hari-Hari Besar Keagamaan dan diberikan kepada para WBP sesuai dengan agama yang dianutnya.

Sedangkan SPPN adalah merupakan suatu upaya yang ditempuh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai instrumen penilaian perubahan perilaku WBP yang dipakai sebagai data dukung utama dalam pemberian hak-hak WBP termasuk dalam penentuan pemberian remisi.

"SPPN menjadi salah satu ikon andalan Pemasyarakatan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, dengan SPPN proses penilaian pembinaan dilakukan secara terukur, objektif dan sistematis" pungkas Agung.

RK ini disambut suka cita oleh para WBP Lapas Sampit yang dikarenakan mereka mendapatkan pengurangan masa pidana pada Hari Raya Idul Fitri dimana merupakan salah satu hari besar bagi Umat Muslim.

"Terima kasih kami ucapkan kepada Lapas Sampit, Dirjen Pemasyarakatan dan Menteri Hukum Dan HAM atas pemberian remisi kali ini. Kami berjanji akan semakin giat mengikuti program pembinaan dan mematuhi tata tertib Lapas agar ditahun depan memperoleh remisi kembali" ucap salah seorang WBP penerima remisi. (NACO/B-5)

TAGS:

#Lapas Sampit #Remisi Idul Fitri

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Pemkab Gunung Mas Perbaiki Jembatan Antar Kecamatan

16 April 2024 - 23:50 WIB

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Kalimantan Tengah (Kalteng), menyiapkan anggaran sekitar Rp3,1 miliar untuk memperbaiki jembatan Sei Rawi II, penghubung antar kecamatan di kabupaten setempat.

Kendaraan Tanpa Pelat Nomor Akan Diserahkan ke Reskrim

16 April 2024 - 23:40 WIB

Kepolisian Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kotawaringin Timur (Kotim) akan menyerahkan kendaraan tanpa pelat yang tidak bisa menunjukan surat surat kendaraan kepada Satreskrim.

BP2MI Usulkan Penambahan Nominal Bebas Pajak Barang Kiriman PMI

16 April 2024 - 23:30 WIB

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengatakan sudah mengusulkan penambahan nominal pembebasan bea masuk atau bebas pajak pertambahan nilai untuk barang-barang milik Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari 1.500 dolar AS menjadi 2.500 dolar AS.

Pasca Libur Lebaran, RSUD Kapuas Halal Bihalal Antar Karyawan

16 April 2024 - 23:20 WIB

Pasca berakhirnya libur lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, RSUD dr H Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas mengadakan Halal Bihalal antar karyawan/karyawati pada Selasa, 16 April 2024.

MK Terima Amicus Curiae dari 4 BEM Fakultas Hukum

16 April 2024 - 23:10 WIB

Empat BEM yang menyerahkan dokumen di Gedung II MK, Jakarta Pusat, Selasa, itu adalah Dewan Mahasiswa Justicia FH Universitas Gadjah Mada (UGM), BEM FH Universitas Padjadjaran (Unpad), BEM FH Universitas Diponegoro (Undip), dan BEM FH Universitas Airlangga (Unair).

Warga Muara Teweh Keluhkan Koneksi Internet Lemot

16 April 2024 - 23:00 WIB

Warga di Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara mengeluhkan koneksi internet yang lemot atau lambat selama beberapa pekan terakhir. Bahkan jaringan internet 4G hilang tiba-tiba. Kemudian muncul simbol E atau EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution).

Pasca Lebaran, Ini Pesan Kepala Rutan kepada Para Pegawai

16 April 2024 - 22:51 WIB

Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memastikan dan mengecek kehadiran seluruh pegawai usai layanan kunjungan lebaran Idul Fitri.

AHY Ungkap Penyebab 2.086 Hektare Tanah IKN Masih Bermasalah

16 April 2024 - 22:40 WIB

Faktor-faktor tersebut, di antaranya proses ganti rugi dan penanganan dampak sosial.

Disdagperinkop Kapuas Datangi Agen, Pantau Penyaluran Elpiji 3 Kg

16 April 2024 - 22:30 WIB

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagperinkop dan UKM) Kabupaten Kapuas mendatangi sejumlah agen elpiji di daerah setempat pada Selasa, 16 April 2024.

Hasto Sebut PDIP Dukung Langkah Komunikasi Politik PPP ke Parpol Lain

16 April 2024 - 22:20 WIB

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partainya mendukung langkah komunikasi politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke partai politik (parpol) lainnya.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilwali (Pemilihan Walikota) Kota Tomohon Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia