BORNEONEWS, Palangka Raya - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo menegaskan untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng tidak menerapkan kebijakan Work From Home (WFH).

Ia menegaskan kebijakan pemerintah pusat tersebut diterapkan untuk kondisi yang memang perlu diberlakukan WFH atau bekerja dari rumah, salah satunya karena kondisi macet.

Edy melihat kebijakan WFH tepat diterapkan di Pulau Jawa khususnya di DKI Jakarta karena arus balik yang sangat padat sehingga menimbulkan kemacetan.

"Kondisi arus mudik dan balik di Kalteng tidak sama dengan Pulau Jawa," kata Edy usai halal bihalal baru baru ini.

Sebelumnya, Menpan RB Tjahjo Kumolo memberi arahan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) agar mengatur jadwal WFH di instansi masing-masing. 

WFH tersebut bisa diterapkan selama satu minggu setelah puncak arus balik lebaran pada 8 Mei 2022. Tjahjo menegaskan, WFH tidak akan mengganggu pelayanan, urusan administrasi, serta layanan pemerintahan lainnya.