Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Pangandaran Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Anak Digugat Ayah Kandung karena Tak Melakukan Balik Nama Sertifikat

  • Oleh Danang Ristiantoro
  • 13 Mei 2022 - 01:00 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menggelar sidang perkara perdata gugatan ayah kandung terhadap anaknya. Sang ayah menggugat anaknya untuk melakukan balik nama sertifikat hak milik sebidang tanah dengan luas 1.965 M2 yang semula atas nama anaknya. 

Perkara perdata tersebut telah bergulir di meja hijau Pengadilan Negeri (PN) Pangkalan Bun dengan klarifikasi perkara Wanprestasi sejak Maret 2022. Untuk sidang hari ini yaitu tanggapan para pihak terhadap permohonan intervensi, Kamis 12 Mei 2022. 

Mahdianur selaku pengacara tergugat asal atau tergugat intervensi II, menyampaikan ke awak media kalau perkara ini berawal dari Perkara Gugatan Pembagian Harta Bersama pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun beberapa bulan yang lalu, karena yang dijadikan objek sengketa adalah hak orang lain (inisial B), maka berdasarkan UU Peradilan Agama yaitu "Sengketa harta bersama dapat ditangguhkan sementara ada Gugatan Sengketa Hak di Pengadilan Negeri". 

"Atas dasar hal tersebut klien kami digugat wanprestasi oleh insial F dengan Perkara Nomor : 24/Pdt.G/2022/PN.Pbu," jelasnya. 

Ia menyebut kliennya ini ternyata ada perjanjian yang disepakati pada 19 September 2013 dan perjanjian pinjam nama untuk akad jual beli dan kepemilikan tanah, Selasa 15 Agustus 2015. 

"Jadi dalam perjanjian itu nama anaknya hanya dipinjam untuk mengurus pembelian sebidang tanah, balik nama dan mengurus pembayaran tanah. Kemudian pada 2020 anak ini dimintamelakukan balik nama sertifikat ke nama ayah," ujarnya. 

Lanjutnya, namun karena sesuatu hal pada saat itu proses pengurus balik nama sertifikat belum dilakukan sampai pada akhirnya dituntutlah anaknya karena dianggap Wanprestasi. 

"Sebenarnya, bukan kliennya kami tidak mau balik nama, akan tetapi saat itu beliau tidak ada biaya ditambah ada masalah rumah tangga dengan mantan suaminya, sehingga tidak fokus dengan hal tersebut," jelasnya. 

Bahkan ditambah dia tidak mengerti prosedur balik nama di BPN. Kemudian, ia juga sebenarnya sudah berupaya untuk meminta bantuan notaris, namun biayanya cukup mahal sehingga belum terlaksana. 

"Jadi bukan mengabaikan proses balik nama sertifikat tanah ayahnya tetapi ditunda dulu," ungkapnya. 

Kemudian dalam perjalanan persidangan masuklah Tussenkomst, pihak ketiga atau intervensi dari penggugat. Menurutnya masuknya pihak ketiga ini harus dibuktikan terlebih dahulu apakah dia mempunyai kewenangan, dan hak atas sengketa dalam perkara tersebut. 

Sehingga dalam proses sidang hari ini pihaknya selaku kuasa hukum tergugat menyampaikan keberatan, sehingga menolak pihak ketiga atau Tussenkomst, karena dianggap tidak memili kepentingan dalam perkara tersebut. 

"Perkara ini jelas masalah perjanjian antara dua orang atau dua belah pihak, maka hal itu menjadi undang - undang atas keduanaya atau itu berlaku bagi penggugat dan tergugat. Jadi kami menolak adanya pihak ketiga ini," ungkapnya. 

Untuk itu Mahdianur meminta kepada majelis hakim untuk membuat putusan sela, yang mana putusan sela tersebut menolak pihak ketiga untuk masuk dalam perkara ini. 

"Putusan sela akan dibacakan minggu depan dan semoga proses persidangan ini berjalan sesuai dengan aturan, tertib sebagaimana hukum acara yang berlaku dan jangan sampai ada permainan yang mencoreng pengadilan," pungkasnya. (DANANG/B-6)

Berita Terbaru