Aplikasi Pilwali (Pemilihan Walikota) Kota Binjai   Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Sidang Lapangan Sengketa Kawasan Antara PT KPC dengan BPN dan Pelindo Terungkap Sejumlah Fakta

  • Oleh Danang Ristiantoro
  • 13 Mei 2022 - 22:51 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya menggelar sidang lapangan yang mendudukan PT. Kapuas Prima Coal Tbk sebagai penggugat dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pangkalan Bun serta PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) sebagai tergugat.

Sidang lapangan dipimpin oleh Majelis Hakim Nenny Frantika dan dilaksanakan di areal obyek sengketa kawasan Pelabuhan Kalaf, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Jumat 13 Mei 2022.

Proses persidangan dilakukan pengecekan secara langsung areal yang dijadikan obyek sengketa. Diawali oleh penggugat menunjukkan titik area yang jadi sengketa.

Dari pihak penggugat yang hadir adalah M.Nurdin didampingi pengacaranya, sedangkan dari BPN selaku tergugat dihadiri Idris Syarofi dan dari Pelindo dihadiri oleh Rio Dwi Santoso selaku General Manajer.

"Sidang lapangan hari ini menindaklanjuti sidang sebelumnya, pada intinya untuk melihat areal obyek sengketa dan melihat batas-batas lahan secara langsung dilapangan," kata Nenny Frantika di lokasi.

Kemudian sidang ini juga sekaligus mendengarkan penjelasan masing-masing pihak sesuai versinya dan nanti majelis hakim membuat pertimbangan atas hasil sidang lapangan.

Dalam kesempatan ini pengacara pihak penggugat Mahdianur meneybutkan pada saat sidang lapangan banyak fakta-fakta terungkap, bahwa obyek permohonan PT. KPC yang di tolak BPN proses Hak Guna Bangunan (HGB) nya, diminta oleh Hakim menunjukkan dimana objek sengketa yang diajukan. 

"Kita sudah tunjukkan dari titik satu sampai titik lima dan membuktikan bahwa areal kita tidak ada tumpang tindih dengan sertifikat atau areal Hutan Penggunaan Lain (HPL) milik PT. Pelindo III Kumai. Maka seharusnya BPN wajib menindaklanjuti dan memproses pengajuan HGB dari PT. KPC," tegasnya.

Disebutkannya, kenapa pengajuan HGB PT. KPC tidak diproses oleh BPN, karena mereka menggunakan data versi pengukuran baru yaitu tahun 2021 bahwa lahan yang diajukan PT. KPC itu tumpang tindih dengan sertifikat HPL PT. Pelindo, padahal faktanya tidak demikian, karena BPN melakukan pengukuran ulang justru di areal milik PT. KPC.

"Mereka justru mencaplok areal milik PT KPC, dengan dasar permohonan PT. Pelindo. Sementara tadi saat sidang lapangan kita bawa ke titik yang dimohonkan, hakim melihat secara langsung, kenyataannya batas milik PT. Pelindo diluar pagar, yang artinya di luar yang dimohonkan PT. KPC  ke BPN untuk penerbitan HGB," ungkapnya.

Ia juga menjelaskan bahwa, pagar atau beton yang dibangun PT. Pelindo sempat dibongkar masyarakat pemilik asal, karena dianggap mencaplok tanah warga.

Disebutkannya, luasan HPL milik PT. Pelindo awalnya 60 hektare karena ada lahan milik masyarakat yang belum diganti rugi maka berkurang menjadi 58 hektare. Pihaknya juga menghadirkan saksi fakta yang pada saat itu ditugaskan BPN untuk melakukan pengukuran diarea lokasi sengketa.

"Jadi, tanah 60 hektare dan menjadi 58 hektare yang dimaksud HPL PT. Pelindo itu batasnya adalah di luar pagar dan tidak masuk areal KPC atau yang di mohonkan PT KPC. Sementara versi BPN kenapa bisa masuk areal pagar, karena menggunakan data baru, tidak menggunakan data mereka yang lama," bebernya.

Dalam perkara tersebut PT. KPC mengklaim bahwa saksi-saksi berkaitan dengan sejarah awal masih ada semua. Pihaknya juga membantah, bahwa terkait patok yang disampaikan bisa berpindah-pindah menurutnya itu tidak benar, karena disitu juga ada pagar tembok dan temboknya juga tidak berubah sejak 2017.

Kemudian, Mahdianur menambahkan bahwa dampak dari permasalahan tersebut, justru menghambat pembangunan perusahaan, dan tentu menghambat investasi yang notabenya untuk pemasukan daerah.

Dalam tempat yang sama, saat sidang lapangan pihak tergugat dari BPN Idris Syarofi tetap menyatakan bahwa lahan HPL PT. Pelindo masuk kawasan pagar PT. KPC, hal itu juga di perkuat dengan pernyataan GM Pelindo Rio Dwi Santoso.

"Sesuai data yang kami pegang lahan yang dipakai PT. KPC ini masuk HPL," jawabnya saat ditanya oleh majelis. (DANANG/B-11)

Berita Terbaru