BORNEONEWS, Palangka Raya – Pejabat Inspektorat Kalteng mengikuti diskusi bersama dengan beberapa leading sektor kementerian secara virtual, Kamis 19 Mei 2022.

Forum Diskusi ini membahas pengawasan kolaboratif terhadap pengelolaan keuangan, pembangunan dan aset desa dalam mengatasi tingkat kemiskinan serta meningkatkan kemandirian desa.

Asisten Deputi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Mustikorini mengingatkan pentingnya strategi dengan berbasis data dan fakta dalam monitoring.

"Strategi monitoring pembangunan desa diperlukan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian (KSP) kebijakan yang lebih kuat dengan berbasis data dan fakta (evidences)," ucap Mustikorini seperti dikutip dari MMC Kalteng.

Ia menjelaskan evidences dilakukan dengan langkah evaluasi dampak terhadap penyaluran, pengelolaan dan pemanfaatan dana desa dan memperkuat kolaborasi para pihak yang terkait langsung.

Dalam kegiatan tersebut ada berbagai narasumber mulai dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BPKP Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Kemudian ada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Hadir juga Inspektorat provinsi dan kabupaten/kota seluruhIndonesia dan BPKP perwakilan se-Indonesia. (HERMAWAN DP/B-11)