BORNEONEWS, Palangka Raya – Inspektur Inspektorat Kalteng, Saring menilai diskusi bersama kementerian terkait pengawasan desa dapat meningkatkan wawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Di samping itu menurutnya kegiatan diskusi bisa menjadi ajang untuk meningkatkan kebersamaan dan sinergi dalam pengawasan keuangan dan aset desa.

"Kegiatan Forum Diskusi ini disamping menambah wawasan APIP provinsi maupun kabupaten, juga dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi baik secara horizontal maupun vertikal, antar sektor dan antar instansi pemerintah di daerah,” sebut Saring seperti dikutip dari MMC Kalteng, Kamis 19 Mei 2022.

Seperti diketahui dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk berbagai hal.

Mulai dari melakukan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dilaporkan mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2022, pemerintah telah menyalurkan Rp400,1 triliun dana desa.

Kemudian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dana desa diketahui bahwa karakteristik permasalahan di desa yang cukup kompleks dengan terbatasnya sumber daya.

Hal itu ditunjang dengan masih tersebarnya data di setiap kementerian/lembaga dan dibutuhkan data dan informasi yang tersaji secara akurat, relevan dan interaktif. (HERMAWAN DP/B-11)