Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Sijunjung Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Uang untuk Bupati HSU Diserahkan Dalam Kardus Mi Instan

  • Oleh ANTARA
  • 24 Mei 2022 - 01:00 WIB

BORNEONEWS, Banjarmasin - Seorang kontraktor yang bersaksi Ahmad Syarif dalam keterangannya di persidangan untuk terdakwa Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) nonaktif, Abdul Wahid, mengaku uang komisi proyek berjumlah miliaran rupiah untuk sang bupati diserahkan dalam kardus mi instan.

"Tahun 2020 saya pernah diminta oleh Dinas PUPRP HSU untuk mengumpulkan uang komisi dari sejumlah kontraktor pemenang lelang senilai Rp1,7 miliar dan diserahkan ke ajudan bupati HSU bernama Abdul Latif," kata Syarif dalam kesaksikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin.

Ia bersama dua saksi lain Didi Bukhari dan Taufikurrahman mengaku memenangkan sejumlah proyek melalui mekanisme lelang sejak 2018 hingga 2021 pada Dinas PUPRP HSU.

Untuk komisi yang disepakati berkisar 9 hingga 15 persen sebelum dilakukan lelang hingga akhirnya mereka dimenangkan dari berbagai proyek pekerjaan baik Bidang Sumber Daya Air, Binamarga maupun Cipta Karya Dinas PUPR HSU.

Salah satunya komisi sebesar Rp800 juta dari pengerjaan proyek pembangunan Pasar Alabio di Kabupaten HSU dengan pagu Rp8 miliar.

Bukhari menyebut uang komisi dipotong dari keuntungan mereka sebagai kontraktor pemenang pekerjaan sehingga tak mempengaruhi kualitas pengerjaan proyek. "Jadi keuntungan setelah dipotong komisi tersisa 10 persen," katanya.

Sedangkan saksi lain, Mujib, juga mengaku berperan mengumpulkan dan menyerahkan komisi. Namun dia hanya mengerjakan proyek-proyek penunjukan langsung dan tidak memberikan uang komisi.

Selesai memeriksa keempat saksi, majelis hakim yang diketuai Yusriansyah menutup persidangan untuk kembali digelar pada Senin pekan depan (30/5).

Dalam perkara hasil operasi tangkap tangan KPK itu, Wahid selain dijerat dakwaan tindak pidana korupsi atas kasus pembagian fee proyek irigasi di Dinas PUPRP HSU juga menghadapi dakwaan  pencucian uang oleh jaksa KPK.

Mantan Plt Kadis PUPRP HSU, Maliki, telah divonis majelis hakim pidana enam tahun penjara. Sedangkan dua kontraktor Marhaini dan Fachriadi divonis penjara satu tahun sembilan bulan serta denda Rp50 juta.

ANTARA

Berita Terbaru

Selama Maret, OJK Sasar Pesantren untuk Edukasi dan Literasi Keuangan

Selama Maret, OJK Sasar Pesantren untuk Edukasi dan Literasi Keuangan

  • 20 April 2024 - 11:50 WIB
De Rossi Sebut Ada Andil Real Madrid dalam Lolosnya Roma ke Semifinal

De Rossi Sebut Ada Andil Real Madrid dalam Lolosnya Roma ke Semifinal

  • 20 April 2024 - 11:40 WIB
Kasat Pol PP Seruyan Kunjungi Satpol PP Kotim

Kasat Pol PP Seruyan Kunjungi Satpol PP Kotim

  • 20 April 2024 - 11:30 WIB
Pioli sebut Milan Tinggalkan Liga Europa "dengan penyesalan"

Pioli sebut Milan Tinggalkan Liga Europa "dengan penyesalan"

  • 20 April 2024 - 11:20 WIB
Penanganan Darurat Jalan Tanjung Jariangu-Bawan-Kuala Kuayan Berpacu dengan Cuaca

Penanganan Darurat Jalan Tanjung Jariangu-Bawan-Kuala Kuayan Berpacu dengan Cuaca

  • 20 April 2024 - 11:10 WIB
Menkominfo Bahas Transformasi Digital saat Bertemu dengan Tony Blair

Menkominfo Bahas Transformasi Digital saat Bertemu dengan Tony Blair

  • 20 April 2024 - 11:00 WIB
Menteri Sosial Minta Kreator Konten Tidak Takut Mencoba Hal Baru

Menteri Sosial Minta Kreator Konten Tidak Takut Mencoba Hal Baru

  • 20 April 2024 - 10:45 WIB
Pemkab Seruyan Kaji Tiru Terkait Kedisiplinan ASN

Pemkab Seruyan Kaji Tiru Terkait Kedisiplinan ASN

  • 20 April 2024 - 10:30 WIB
Airlangga dan Blair Bahas Pentingnya Jaga Indo-Pasifik Bebas Konflik

Airlangga dan Blair Bahas Pentingnya Jaga Indo-Pasifik Bebas Konflik

  • 20 April 2024 - 10:15 WIB
Camat Tanggapi Video Viral Jalan Berbayar di Mentaya Hulu

Camat Tanggapi Video Viral Jalan Berbayar di Mentaya Hulu

  • 20 April 2024 - 10:00 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri