BORNEONEWS, Palangka Raya – Dalam rangka mencapai visi misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng tahun 2021-2026, Pemprov Kalteng melalui Bappedalitbang menyelenggarakan kegiatan Asistensi Teknis Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2022.

Misi yang menjadi acuan adalah, pertama “Mempercepat pambangunan ekonomi yang Produktif, Kreatif, dan Berwawasan Lingkungan” serta yang kedua “Memperkuat Ketahanan Daerah dan Mengantisipasi Perubahan Global”. Selain itu kegiatan Asistensi Teknis tersebut juga mengacu pada tujuan ke-3 RPJMD yakni meningkatkan tingkat kondusifitas daerah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kemiskinan masyarakat.

Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. H. Kaspinor, SE. M.Si menjelakan bahwa kegiatan Asistensi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada setiap daerah di Provinsi Kalimantan Tengah.

“Yang pertama adalah untuk memberikan pemahaman tentang perencanaan dan penganggaran percepatan penanggulangan kemiskinan yang tepat fungsi dan sasaran,” jelasnya.

“Serta yang kedua adalah untuk memberikan pemahaman tentang penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RKPD), penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT), dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD),” sambung Kaspinor menjelaskan.

Selain itu, Kaspinor menyebut bahwa saat ini Kalteng memiiki potensi SDA dan juga kondisi investasi yang baik.

“Asistensi Teknis Penyusunan RPKD ini tentunya juga melihat potensi dari masing-masing daerah, baik itu perkebunan, pertambangan termasuk juga di bidang kemaritiman. Ini merupakan potensi-potensi besar, yang diharapkan dari sini kita sinergikan untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran,” sebutnya.

Ia mengatakan bahwa kolaborasi kebijakan pengentasan kemiskinan akan terus dilakukan Pemprov Kalteng dengan setiap daerah yang ada. “Dari Asistensi ini diharapkan kita punya pemahaman yang sama, dari tingkat bawah hingga di tingkat pengambil keputusan,” tuturnya.

Target angka kemiskinan yang akan dicapai Pemprov Kalteng di tahun 2026 adalah 4,36%. Sementara kondisi di tahun ini adalah 5,16%. “Jika kita konversikan dengan jumlah penduduk yang ada, kondisi saat ini sama dengan 139.431 jiwa. Sedangkan target kita di tahun 2026 nanti kita harapkan capaiannya adalah 117.814 jiwa. Bahkan, Insyaallah kita optimis bisa melampaui itu,” terang Kaspinor.

Kaspinor menjelaskan bahwa dengan iklim investasi yang ada sekarang ini diharap bisa melampaui dari target di 2026. “Investasi di Kalteng terus membaik dari tahun ke tahun, bahkan melampaui target 105%. Artinya kepercayaan orang untuk investasi di Kalteng sangat baik. Sehingga dari itu semua bisa tumbuh suasana perekonomian yang baik termasuk nanti penyerapan tenaga kerja lokal,” bebernya.

Kedepan, lanjut Kaspinor, adalah tentang bagaimana mempersiapkan tenaga kerja dengan skill yang tinggi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri di Kalteng.

“Kebijakan kita kedepan adalah bagaimana kita bisa membuka ruang kedepan untuk masyarakat yang sudah memiliki kapasitas tadi untuk bisa mendapat akses ke dunia kerja yang ada di Kalteng,” tukas Kaspinor.

Kegiatan Asistensi Teknis Penyusunan RPKD tersebut diikuti oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Bappedalitbang Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah, serta sebagai narasumber adalah Pejabat dari Unit Advokasi Pemerintah Daerah TNP2K Setwapres RI. Dalam pembukaannya, turut hadir Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (KSDM) Suhaemi membuka secara resmi.

Kegiatan Asistensi tersebut dilaksanakan dua hari hingga 25 Mei 2022, di Aula Serbaguna Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah. (*/)