"Tahun 2021 dan 2022 ini sudah ada puluhan pengurus BUMDes yang telah diberikan pelatihan," ucapnya. 

Menurut Deni Widanarni, selepas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak, DPMD setempat kembali melakukan pemetaan agar mendapatkan data terkait dengan mana BUMDes yang aktif dan tidak aktif. 

Selanjutnya, BUMDes yang tidak aktif dievaluasi dan diberikan surat untuk mengetahui apa yang menjadi permasalahan. 

"Selain BUMDes juga ada BUMDESMA. Baru satu BUMDESMA yang berjalan yakni di Kecamatan Kahayan Tengah dan ada sebanyak empat BUMDes yang telah memiliki badan hukum dan terdaftar di KemenkumHAM, meski BUMDes lainnya juga tetap diakui keberadaannya," ungkapnya. 

Deni Widanarni menegaskan pemerintah desa bisa saja mengganti atau memperbaharui kepengurusan BUMDes jika dinilai vakum atau tidak berjalan dengan dasar adanya hasil dan berita acara dari Musyawarah Desa (Musdes). 

Pemerintah desa itu sendiri yang lebih mengetahui apa yang menjadi permasalahan dan penyebab pengelolaan maupun kepengurusan BUMDes itu tidak berjalan, termasuk dalam pertanggungjawaban aset-aset yang dimiliki BUMDes.