“Diperlukan adanya Peraturan Gubernur (Pergub) yang menjadi payung hukum guna memberikan kepastian dan melindungi jalannya program Shrimp Estate yang akan rampung pada tahun 2022,” kata Herson seperti dikutip dari MMC Kalteng baru baru ini.

Hal itu dinilai perlu dalam rangka mendukung percepatan pembangunan daerah melalui program pengembangan kawasan shrimp estate.

Program shrimp estate digadang-gadang menjadi salah satu sumber kekuatan ekonomi baru bagi wilayah pesisir pantai Kalteng yang dimulai dari Kabupaten Sukamara.

Diharapkan program shrimp estate tersebut mempunyai tata budidaya yang terintegrasi, zero waste atau nol limbah, dengan hilirisasi perikanan budidaya.