Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Lingga Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Pungutan Retribusi TKA Terkendala Perda

  • Oleh Hendi Nurfalah
  • 04 Juli 2022 - 13:21 WIB

BORNEONEWS, Nanga Bulik - Pemungutan retribusi terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di wilayah Lamandau terkendala ketiadaan Peraturan Daerah (Perda) yang mengaturnya.

Saat ini pemungutan retribusi terhadap TKA diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, juncto Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

"Di dalam aturan itu, regulasi teknis pemungutan harus melalui Perda dan Peraturan Kepala Daerah, sebut Kepala Disnakertrans Kabupaten Lamandau, Atie Dieni, Senin 4 Juli 2022.

Selain mengatur retribusi, Perda terkait TKA juga memuat aturan teknis Perpanjangan izin untuk mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Namun sejauh ini, hal itu masih dalam pembahasan di DPRD setempat.

"Sudah kami ajukan Raperdanya, saat ini masih dalam pembahasan di dewan. Kami target akhir tahun 2022 sudah selesai," harapnya.

Berdasarkan data dari Disnakertrans Kabupaten Lamandau, jumlah TKA yang bekerja di perusahaan-perusahaan di wilayah Lamandau, terutama sektor pertambangan kurang lebih ada 61 orang.

Dari jumlah itu, retribusi yang semestinya masuk ke kas daerah sekitar Rp 1,1 Miliar. Dengan rincian 100 Dolar Amerika per orang atau sekitar Rp 14,5 juta.

"Pemungutan retribusi itu baru bisa kita lakukan setelah memiliki payung hukum (Perda)," tandasnya. (HENDI NURFALAH/B-6)


TAGS:

Berita Terbaru