"Misalnya penghijauan dan penanaman vegetasi untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor,” kata Toni Harisinta.

Selain itu kata Toni, infrastruktur untuk mengurangi bencana harus terus ditingkatkan dengan dilakukan secara bersama-sama masyarakat dan pemerintah dengan dilakukan pengecekan secara bersama dan berkala.

Kemudian lanjutnya, diperlukan diperlukan edukasi kebencanaan, khususnya pada wilayah rawan bencana diantaranya budaya sadar kebencanaan harus dimulai sejak dini dari individu, keluarga, komunitas, sekolah dan lingkungan masyarakat.

"Mencermati dari arahan Presiden RI, poinnya adalah mengurangi resiko bencana dengan pelibatan para pihak dan mendorong pendayatahuan kebencanaan diberbagai wadah komunitas keluarga sampai lingkungan pendidikan tidak bisa dilakukan satu pihak," ungkap Toni

Menurutnya dari hasil kajian resiko bencana menunjukkan Kabupaten Pulang Pisau memiliki resiko tingkat tinggi untuk kebakaran hutan dan lahan dengan total luas wilayah 199.856.45 HA diantaranya 161.400.69 HA atau 80.76 persen kawasan resiko tinggi terhadap terjadinya Karhutla.

"Untuk mendukung kesiapsiagaan dan pengendalian Karhutla di Kabupaten Pulang Pisau telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang pencegahan Karhutla terpadu, diantaranya mengatur larangan membakar lahan dan hutan, dengan penganggaran melalui APBD dan pelibatan peran para pihak seperti penyusunan rencana aksi daerah (RAD) serta hal lain yang memuat adanya kelembagaan pencegahan Karhutla yang dibentuk adanya sekretariat bersama," tambah Tony. 

Sedangkan ditingkat desa, kata Tony sudah ada tercetus Peraturan Bersama Kepala Desa yang dimulai dari Kecamatan Pandih Batu nomor 2 tahun 2022. Hal itu disebabkan ruang pelanggaran desa memanfaatkan ADD dan DD yang telah diatur oleh beberapa kebijakan diantaranya Permendagri 96 tahun 2017 tentang tata cara kerjasama antar desa dan Kemendes PTT nomor 71 tahun 2021 tentang panduan penanganan bencana.

Di Kabupaten Pulang Pisau, lanjutnya sudah diterbitkan Peraturan Bupati nomor 11 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa (kesiapsiagaan bencana) pasal 26 dan 27 tentang kriteria bencana alam dan bencana sosial.