Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Kanwil DJKN Kalselteng Gelar Konsultasi Publik RUU Penilai

  • Oleh Hendri
  • 25 Juli 2022 - 10:45 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Kalimantan Selatan dan Tengah menyelenggarakan acara Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penilai, melalui Zoom Meeting, Senin 25 Juli 2022.

Kegiatan ini diikuti oleh satuan kerja Penilai Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah, Perbankan, Kantor Cabang Pegadaian Banjarmasin, Akademisi, ATR BPN.

Kemudian Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Kantor RUPBASAN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).

Hal ini dilaksanakan untuk menampung masukan dari berbagai kalangan terkait substansi penyempurnaan Rancangan Undang-Undang Penilai. Ada dua urgensinya, yakni urgensi untuk publik dan sebagai perwujudan Nawacita pemerintah.

Kepala Kanwil DJKN Kalselteng, Fernidan Lengkong mengatakan, ada beberapa urgensinya bagi publik. Pertama, mendukung pembentukan pusat data transaksi properti, UU Penilai diharapkan menjadi payung hukum terbentuknya data transaksi properti dan nasional yang valid.

Kedua, mendukung optimalisasi penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Transparansi transaksi properti melalui peran Penilai dapat meningkatkan pendapatan negara secara signifikan lebih dari 100 Triliyun.

Ketiga, memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Banyaknya kasus perbedaan opini tentang nilai dari berbagai pihak atau elemen dapat dikurangi dengan adanya kesamaan kompetensi, kode etik, dan benchmark nilai pasar.

"Dengan adanya RUU ini diharapkan juga dapat melindungi profesi penilai maupun masyarakat terutama saat pemberian kompensasi bagi masyarakat dalam pengadaan lahan untuk kepentingan umum," katanya.

Keempat, mendukung upaya pencegahan krisis ekonomi. Transaksi keuangan dengan underlying asset dapat menunjukan nilai sebenarnya dan mengurangi Non Performing Loan atau Mortgage failure.

Sementara itu, urgensi penyusunan RUU Tentang Penilai sesuai dengan nawacita Pemerintah adalah yakni meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tercermin dalam laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Nawacita 2).

Berita Terbaru