Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Tojo Una-Una Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Pemenuhan Pegawai di Pelayanan Publik Harus Jadi Prioritas Pemkab Kotim

  • Oleh Muhammad Hamim
  • 30 Juli 2022 - 07:15 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim), Rinie berharap, pemerintah daerah lebih memprioritaskan pemenuhan pegawai di instansi yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. 

"Keperluan pegawai di instansi yang mendesak harus jadi prioritas. Seperti tenaga kesehatan, sekolah, dan lainnya," ujar Rinie, Jumat, 29 Juli 2022.

Dirinya berharap, jangan sampai pelayanan kepada masyarakat terganggu hanya karena ketidakadaan pegawai di instansi tersebut. Apalagi, yang berhubungan langsung dengan kesehatan masyarakat. 

Harapan ini disampaikan Rinie terkait seleksi ulang tenaga kontrak yang tahapannya masih berlangsung. Dia juga berharap, kebutuhan di lapangan menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan. 

Saat seleksi tahap pertama pada Kamis (23/6) lalu, terdapat 1.041 orang tenaga kontrak dinyatakan tidak lulus karena hasil tes mereka tidak mencapai "passing grade" atau ambang batas nilai. 

Mereka kemudian diberi kesempatan mengikuti seleksi tahap kedua pada Senin (25/7) lalu. Sebanyak 1.039 orang yang berhak mengikuti seleksi ini, sedangkan dua orang lainnya meninggal dunia. 

Rinie menyaksikan sendiri dampak evaluasi tenaga kontrak ini. Saat reses pada 11-16 Juli lalu, pihaknya menemukan beberapa puskesmas pembantu yang tutup lantaran tenaga kesehatan yang sebelumnya bertugas, tidak lulus seleksi tahap pertama sehingga mereka berhenti karena kontrak kerja berakhir pada 30 Juni 2022 lalu. 

Rinie berharap ini menjadi perhatian. Fasilitas kesehatan yang tutup maupun sekolah yang terganggu kegiatannya karena pegawainya tidak lulus seleksi ulang tenaga kontrak, berdampak kurang baik terhadap pelayanan kepada masyarakat. 

Dia menyambut positif langkah pemerintah kabupaten melakukan pemetaan kebutuhan riil di lapangan. Dengan begitu, akan diketahui berapa banyak dan di mana saja tenaga kontrak sangat dibutuhkan sehingga bisa menjadi prioritas. 

"Ini harus menjadi perhatian serius karena laporan dari setiap daerah pemilihan, rata-rata menemukan keluhan yang sama. Jangan sampai pelayanan kesehatan dan pendidikan terhambat akibat kekurangan pegawai," harap Rinie. (MUHAMMAD HAMIM/B-7)

Berita Terbaru