Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Ponorogo Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Jadi Solusi Jangka Panjang, Mukhtarudin Minta Pemerintah Percepat Pembentukan BLU Batubara

  • Oleh Danang Ristiantoro
  • 05 Agustus 2022 - 22:41 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin meminta pemerintah mempercepat proses pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) batubara yang hingga saat ini belum menunjukkan tanda - tanda akan segera rampung.

Mukhtarudin menyampaikan hal itu menanggapi PT PLN (Persero) masih didera isu serius terkait dengan kepastian suplai batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT PLN.

"Pemerintah harus dapat segera bergerak bentuk BLU, agara PLTU dapat kepastian pemasok batu bara," ujarnya, Jumat, 5 Agustus 2022.

Diketahui, tercatat para pemasok lebih memilih menahan dan melakukan ekspor, ketimbang melakukan kontrak baru batu baranya ke PLN.

Hal tersebut tentunya akan membuat stok batu bara PLN menjadi defisit. Alhasil, krisis listrik di Indonesia kembali menghantui, seperti yang terjadi pada awal tahun 2022 yang berujung pada pemberhentian ekspor batu bara ke luar negeri.

"Jangan sampai ada penyetopan ekspor karena dampaknya tidak baik untuk ekosistem usaha batu bara," tegas Mukhtarudin.

Untuk itu politisi Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini menilai kehadiran BLU sangat penting, karena menjadi solusi jangka panjang dalam hal mengamankan pasokan batubara dalam negeri, khususnya kelistrikan

Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945  merupakan fundamen sistem perekonomian nasonal. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa 'Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Sementara, pasal Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yaitu 'Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,'.

"Jadi tegas bahwasanya kepentingan negara sesuai pasal 33 UUD 1945 mutlak didahulukan," bebernya.

Mukhtarudin bilang pengawasan dan penindakan dari pemerintah (Kementrian ESDM) agar lebih maksimal lagi kedepannya.

"Saya berharap pemerintah dan PLN agar tingkatkan koordinasi dengan pemilik IUP / penambang," pungkasnya. (DANANG/B-11)

Berita Terbaru