BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) belum memutuskan nasib aparatur non ASN atau tenaga kontrak yang ada di lingkungan Instansi pemerintah setempat. Untuk saat ini, pihaknya sedang melakukan pemetaan pegawai sesuai arahan dari Kemenpan RB.

Sekda Kobar Suyanto mengatakan sejauh ini Pemkab masih menunggu perkembangan lebih lanjut kebijakan penghapusan tenaga honorer yang rencananya bakal berlaku 28 November tahun 2023 tersebut, sambil memikirkan langkah ke depan yang harus dilakukan.

"Kami masih nunggu kebijakan lebih lanjut dari Kemenpan RB, untuk sejauh ini yang kita lakukan adalah pemetaan sesuai arahan Kemenpan RB," kata Suyanto saat dikonfirmasi Borneonews belum lama ini.

Surat Menteri PANRB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022, tanggal 31 Mei 2022 menyebutkan status kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Daerah sebagai tindak lanjut pemberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari 2 jenis kepegawaian, yaitu PNS dan PPPK sampai dengan tanggal 28 November 2023.

Disebutkan juga dalam surat tersebut, Pegawai Non-ASN yang telah bekerja di lingkungan Instansi Pemerintah yang berstatus sebagai Non-ASN, sesuai dengan Pasal 99 ayat (2) yang menyebutkan
bahwa Pegawai Non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

"Sesuai arahannya, maka dilakukan pemetaan pegawai Non-ASN di setiap lingkungan instansi dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi Calon PNS maupun PPPK," jelasnya.

Dengan ketentuan, berstatus Tenaga Honorer Kategori ll (THK-2) yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan Pegawai Non-ASN yang telah bekerja pada Instansi Pemerintah.