H Asang Triasha Meminta Dibebaskan dari Dakwaan Jaksa

Oleh Apriando
11 Agustus 2022 - 15:11 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - H Asang Triasha Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi pembuatan Jalan Tembus Antar Desa di 11 Desa di sepanjang aliran Sungai Sanamang, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, meminta dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

"Dalam peldoi Kami meminta terdakwa H Asang Triasha dibebaskan dari segala dakwaan dan memulihkan hak-hak terdakwa," Kata Penasehat Hukum Rahmadi G Lentam, Kamis, 11 Agustus 2011

Rahmadi menjelaskan alasan pihaknya meminta kliennya bebas karena dalam dugaan perkara tindak pidana korupsi terdapat fakta yang tak terbantahkan dalam pertimbangan hukum dalam putusan banding Mantan Camat Katingan Hulu, Hernadie.

Kliennya merugi dalam proyek tersebut dan telah mengeluarkan Rp.3.462.500.000 untuk mengerjakan proyek pembuatan Jalan Tembus Antar Desa di Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan dan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan.

Jalan tersebut digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan umum. H Asang Triasha hanya orang yang diminta bekerja berdasarkan surat perintah kerja (SPK). Jika kliennya tidak melaksanakan, maka akan mendapatkan sanksi denda.

“Namun setelah selesai tidak dibayar, jadi tersangka dan terdakwa, sementara orang yang memberi perintah aman-aman saja, harusnya orang yang menyuruh, kalau pekerjaan itu dilakukan salah, seharusnya orang yang menyuruh melakukan,” tukasnya mempertanyakan.

Diberitakan sebelumnya, H Asang Triasha dituntut pidana penjara selama 5 tahun,denda Rp 100 juta subsider 3 bulan penjara. Jaksa juga menuntut untuk menghukum H Asang Triasha membayar Uang Pengganti (UP) senilai Rp 2,1 miliar subsidair 2 tahun 6 bulan penjara.

Diketahui, H Asang dan terjerat pusaran korupsi pekerjaan jalan sepanjang 43 kilometer dari Desa Tumbang Sanamang hingga Desa Kiham Batang Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan tahun 2020.

H Asang Triasha didakwa bersama - sama dengan Hernadie mantan camat Katingan Hulu yang sudah divonis bersalah, saat ini masih mengajukan perlawanan pada tingkat Kasasi.

Pekerjaan jalan tersebut mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 2.107.850.000 sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHA-PPKN) Nomor : R-700/06/LHA-PPKN/INSP/2021 tanggal 30 September 2021 yang dibuat oleh Inspektorat Kabupaten Katingan. (APRIANDO/B-6)

TAGS:

#Korupsi Proyek Jalan Tembus 11 Desa

Sayembara Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng 2024

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Pemko Palangka Raya Tingkatkan Promosi Pariwisata Melalui Festival Budaya

19 April 2024 - 13:40 WIB

Pemko Palangka Raya terus berupaya meningkatkan promosi pariwisata dan budaya daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggelar berbagai event festival budaya.

Pemkab Barito Selatan Jalin Kerjasama Dengan UGM

19 April 2024 - 13:30 WIB

Warga Diajak Meriahkan Festival Palangka Raya 2024

19 April 2024 - 13:20 WIB

Pj Wali Kota Palangka RayaHera Nugrahayu, mengajak seluruh warga untuk meriahkan Festival yang akan berlangsung pada 23-25 April 2024.

Dukcapil Kapuas Serahkan Dokumen Kependudukan untuk Korban Kebakaran Pulau Mambulau

19 April 2024 - 13:10 WIB

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kapuas bergerak cepat untuk mencetak dan memberikan dokumen kependudukan bagi korban terdampak kebakaran rumah di Desa Pulau Mambulau, Kecamatan Bataguh.

AS Roma Lolos ke Semifinal Setelah Menang Agregat 3-1 Lawan AC Milan

19 April 2024 - 13:00 WIB

AS Roma lolos ke semifinal Liga Europa 2023/24 setelah menang 2-1 lawan AC Milan dalam pertandingan leg kedua perempat final di Stadion Olimpico pada Jumat dini hari WIB.

Disdik Kalteng Perkuat Silaturahmi

19 April 2024 - 12:50 WIB

Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng terus memperkuat silaturahmi dan kebersamaan di lingkungan kerjanya.

Pakar Hukum: Hakim MK Dalam Fase Krusial Putuskan Sengketa Pilpres

19 April 2024 - 12:40 WIB

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Fahri Bachmid meyakini hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam fase krusial untuk memutuskan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Polsek Bukit Batu dan Satlantas Polresta Palangka Raya Lakukan Razia Knalpot Bronh

19 April 2024 - 12:30 WIB

Polsek Bukit Batu bekerja sama dengan Satlantas Polresta Palangka Raya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang masih menggunakan knalpot brong melalui razia yang digelar di wilayah Kecamatan Bukit Batu.

TKN: Prabowo Subianto Minta Hentikan Aksi Damai di MK

19 April 2024 - 12:20 WIB

Komandan Tim Kampanye Nasional bidang relawan (TKN Golf) Haris Rusli Moti menyatakan, Prabowo Subianto meminta penghentian aksi damai di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (19/4).

Pemko Palangka Raya Terapkan Pengelolaan Sampah Berbasis Circular Economy

19 April 2024 - 12:10 WIB

Pemko Palangka Raya melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), menjalankan program pengelolaan sampah berbasis circular economy.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Mamuju Tengah Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia