BORNEONEWS, Sampit - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur meminta pengelolaan dana desa di daerah itu terus ditingkatkan demi optimalisasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

"Kami mengapresiasi Kotawaringin Timur menjadi daerah dengan penyaluran dana desa terbaik di Kalimantan Tengah saat ini. Capaian ini tentu harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan hingga akhir tahun dan tahun-tahun berikutnya," kata Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Rinie di Sampit, Sabtu. 

Seperti informasi disampaikan Bupati Halikinnor, Kotawaringin Timur menjadi daerah dengan penyaluran dana desa terbaik saat ini dibanding 13 daerah lainnya di Kalimantan Tengah. Capaian ini berkat kerja keras dan komitmen pemerintah desa di Kotawaringin Timur yang meliputi 168 desa. 

Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur, realisasi Dana Desa Non BLT tahap I dan II atau periode Januari hingga Juni telah disalurkan 100 persen. 

Dana Desa Non BLT tahap I atau periode Januari-Maret disalurkan ke 168 desa dengan total nilai sebesar Rp34.805.737.240. Sementara itu untuk tahap II juga telah disalurkan ke 168 desa dengan total dana Rp32.544.576.080.

Untuk tahap III hingga 27 Juli 2022 sudah tersalurkan Rp2.714.690.400. Sebagian besar saat ini dalam tahap pengusulan pencairan. 

Sementara itu Dana Desa BLT untuk triwulan I telah tersalurkan 100 persen ke 168 desa dengan nilai Rp12.819.600.000 dan triwulan II mencapai Rp25.639.200.000. Sementara untuk triwulan III baru tersalur 19 persen dengan total nilai Rp2.775.600.000.

Rinie mengapresiasi peningkatan kinerja yang ditunjukkan pemerintah desa. Ini menunjukkan komitmen yang baik dalam membangun daerah yang dimulai dari desa dengan harapan akan berdampak baik terhadap kesejahteraan masyarakat. 

Rinie juga mendukung pemanfaatan aplikasi Siskeudes Online. Pemanfaatan teknologi informasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan keuangan desa sehingga lebih efisien, efektif dan akuntabel. 

"Dana desa harus digunakan sebaik mungkin dan tentunya pertanggungjawabannya juga harus sesuai aturan. Kita berharap dana desa memberikan manfaat besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa," demikian Rinie. (MAGANG/B-5)