BORNEONEWS, Tamiang Layang - Pemkab Barito Timur dan DPRD menyepakati Kebijakan Umum Perubahan Anggaran atau KUPA dan Prioritas Platform Anggaran Sementara atau PPAS APBD tahun anggaran 2022.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Bupati Barito Timur Ampera AY dan unsur pimpinan DPRD Barito Timur pada rapat kerja DPRD, Senin, 15 Agustus 2022.

Saat diwawancarai usai rapat kerja Bupati mengatakan APBD Perubahan Barito Timur tahun 2022 sebesar Rp1 triliun lebih. Dia berharap pengajuan APBD Perubahan sudah bisa dilakukan paling lambat akhir Agustus.

"Kenapa kita segera ajukan, supaya apa yang kita sudah sepakati tidak sia-sia dan pertengahan September APBD Perubahan sudah diketuk, kemudian 2 minggu (difasilitasi) di provinsi sehingga awal Oktober kita sudah bisa start, artinya kegiatan-kegiatan sudah bisa dijalankan," katanya.

Menurutnya penganggaran yang masuk pada pada APBD Perubahan diantaranya infrastruktur, kegiatan kemasyarakatan dan perjalanan dinas pegawai.

"Alokasi kita pada APBD murni untuk perjalanan dinas kan sedikit karena kita berasumsi masih pandemi covid-19, dan sekarang banyak yang sudah habis anggarannya jadi kita anggarkan lagi di perubahan," jelas Bupati.

Sementara itu Ketua DPRD Nursulistio mengungkapkan, legislatif telah beberapa kali mengadakan rapat kerja pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD terkait KUPA-PPAS sebelum menadatangani kesepakatan bersama.