Sementara itu dalam sidang yang berlangsung 6 jam dan berlangsung hingga malam, saksi ahli Bernadus Letlora yang juga memberikan kesaksian di bawah sumpah mengatakan bahwa terdakwa diliputi oleh tiga ranah hukum yakni ranah hukum administrasi, ranah hukum perdata dan ranah hukum pidana.

"Dalam konstruksi hukum tidak serta merta hukum pidana yang diberlakukan kepada terdakwa, ranah hukum administrasi dan hukum perdata harus didahulukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika kedua ranah hukum tersebut tidak dapat menyelesaikan maka pilihan terakhir adalah ranah hukum pidana atau ultimatum remedium," jelasnya.

Menurut Bernadus, jika ranah administrasi yang dipermasalahkan maka seharusnya yang digugat adalah panitia Pilkades PAW atau pemerintah daerah dan penyelesaiannya di pengadilan tata usaha negara atau PTUN bukan di pengadilan negeri.

"Sedangkan dalam ranah perdata diantara ketiga kandidat yang mencalonkan diri dalam Pilkades PAW sudah ada yang berbuat curang karena melanggar kesepakatan bersama yang telah dibuat yang pada poin 5 dan 6 berbunyi, bahwa kami tidak akan menggugat dan/atau mempermasalahkan perolehan hasil suara pemilihan kepala desa setelah dibuatkan dalam berita acara, serta bahwa kami bersedia untuk diambil tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, apabila diantara kami ternyata tidak mentaati penyataan bersama ikrar/janji calon ini," ungkapnya.

"Ini artinya salah satu pihak ingkar janji dengan kesepakatan yang telah dibuat padahal panitia sudah memutuskan Emilia menang," lanjut Bernadus menjelaskan.