Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Pegunungan Arfak Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Dewan Harap Pemerintah Terus Berbenah di Berbagai Aspek

  • Oleh Donny Damara
  • 19 Agustus 2022 - 12:10 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Indonesia saat ini sudah berusia 77 tahun dan selama itu juga negara ini telah merasakan kemerdekaan. Namun, di sisi lain, masih banyak yang perlu dibenahi dalam rangka memajukan bangsa ini serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Oleh karena itu, Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Fredding Ering berharap kepada pemerintah baik pusat dan Provinsi Kalteng khususnya, supaya bisa terus berbenah di berbagai aspek baik itu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perekonomian, penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel hingga peningkatan pelayanan publik.

"Di usia yang tidak muda lagi pemerintah masih perlu banyak berbenah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan bersifat transparan, akuntabel dan peningkatan pelayanam publik perlu terus dilakukan, karena semua itu sangat penting dimasa ini," ucapnya, Jumat, 19 Agustus 2022.

Disebutkannya, disaat ini juga perkembangan zaman semakin pesat yakni era teknologi digitalisasi dan hal ini tidak bisa dipungkiri lagi. Oleh sebab itu, setiap pelayanan pemerintahan dituntut harus bisa mengikuti perkembangan zaman tersebut, sehingga diharapkan dapat bertranspormasi dengan mengimplementasikan sistem berbasis digital, tentu dengan didukung fasilitas yang memadai.

"Artinya pemerintah harus dapat berperan aktif mendukung hal itu dengan menyediakan fasilitas memadai di instansi pemerintahan dimanapun itu hingga wilayah pelosok agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lancar, cepat, dan maksimal," tuturnya.

Dia mengungkapkan, ketika Komisi I menjalankan tupoksi dewan yaitu melaksanakan reses, berdasarkan pantauan di lapangan masih ada sejumlah failitas pelayanan publik yang belum memadai di sejumlah daerah. Hal ini harus menjadi bahan evaluasi Pemprov Kalteng guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital.

"Ketika melaksanakan reses, kami masih ada menemukan beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti alat perekaman E-KTP yang mengalami kerusakan, komputer yang perlu peningkatan kapasitas dan lain-lain. Hal ini sudah selayaknya menjadi bahan evaluasi Pemprov agar pelayanan publik bisa terselenggara secara optimal sekaligus mendukung kinerja pemerintahan berbasis digital," imbuhnya. (DONNY D/B-7)

Berita Terbaru