BORNEONEWS, Semarang - Upaya pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 yang mengatur mengenai tata cara alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi, dinilai positif untuk menstabilkan harga dan distribusi pupuk subsidi.

"Melalui Permentan 10/2022 diharapkan tata kelola pupuk bersubsidi dapat lebih baik, sekaligus untuk menstabilitaskan harga dan distribusi pupuk subsidi yang lebih baik agar tidak terjadi penyelewengan," kata Kepala Prodi Agribisnis Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Siwi Gayatri melalui keterangan pers yang diterima di Semarang, Jawa Tengah, Minggu.

Selain itu, mekanisme pengusulan alokasi pupuk bersubsidi dilakukan dengan menggunakan data spasial dan data luas lahan dalam sistem informasi manajemen berbasis digital dan teknologi yang dinilai cukup baik agar lebih tepat sasaran.

"Saya melihatnya oke-oke saja ya karena kita kan juga tidak bisa terlepas dari digitalisasi, jadi justru malah dengan data seperti itu juga lebih akurat," ujarnya.

Kendati demikian, dirinya menyoroti permasalahan di lapangan terkait dengan penyuluh yang dibebani administrasi sehingga tidak fokus pada transfer pengetahuan ke petani karena setiap waktu selalu dibutuhkan perubahan data terus pengiriman data terbaru.

Apalagi, lanjut dia, pada sistem informasi digital tersebut yang harus lebih tepat terkait luas lahan bagi petani untuk menentukan alokasi pupuk subsidi.