"Makanya saya berpikir situasi saat ini terjadi karena memang dibiarkan di dalam SPBU. Tidak mungkin petugas yang mengisi BBM tersebut tidak tahu bahwa itu pelangsir. Tidak mungkin itu. Mereka pasti tahu. Setidaknya, curiga kenapa yang kemarin mengisi BBM, hari ini mengisi lagi," timpal Dadang. 

Wakil Ketua Komisi III ini menilai, hal yang perlu diwaspadai yaitu jangan sampai ada "perselingkuhan" antara pelangsir dengan oknum di SPBU. Jangan pula terjadi kongkalikong antara pengelola SPBU dengan Pertamina selaku pihak yang mengawasi. 

Dadang menekankan agar Pertamina mengintensifkan fungsi pengawasannya terhadap SPBU. Pertamina harus tegas dan tidak ragu menggunakan kewenangannya dalam memberikan sanksi. 

"Ketika terjadi pelanggaran dalam SPBU maka Pertamina lah selaku pihak yang akan memberi sanksi kepada SPBU yang mereka bina. Kami apresiasi Pertamina telah memberi sanksi kepada SPBU yang melakukan pelanggaran. Kami harap itu terus dilakukan," ujar Dadang. 

Sales Branch Manager Pertamina Kalimantan Tengah, Hutama Yoga Wisesa saat di DPRD Kotawaringin Timur mengatakan, selama empat bulan dia bertugas di provinsi ini, sudah ada tujuh SPBU yang ditindak dengan dihentikan pasokan BBM bersubsidinya karena terbukti melanggar aturan. 

Hasil penelusuran pihaknya selama ini, tidak dipungkiri ada pihak tertentu di luar SPBU yang diduga mengatur antrean. Namun hal itu bukan kewenangan Pertamina. Pernah ada SPBU yang pernah tidak melayani orang yang diduga pelangsir, namun malah pihak SPBU yang diserang. 

Untuk itulah Pertamina berharap sinergitas dalam pengawasan distribusi BBM bersubsidi karena kewenangan Pertamina hanya di areal SPBU. Pertamina selalu siap terbuka untuk langkah bersama mengatasi masalah ini. 

"Pengawasan ini akan terus berjalan. Saya terus mengumpulkan bukti karena memang tidak bisa langsung selesai. Tetapi itu niat saya di Pertamina supaya SPBU semakin semakin lebih baik dalam menyalurkan BBM bersubsidi. Makanya saya mendorong pengawasan dilakukan bersama-sama," demikian Wisesa. (B-5)