Sementara itu, Koordinator Pemantau Pemilu PB PMII Hasnu menjelaskan beberapa cacatan kritis hasil pemantauan setiap tahapan pelaksanaan pemilu.

Pertama, Dia Tim Pemantau Pemilu PB PMII menyoroti insiden pencatutan nama penyelenggara, baik KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bahkan nama warga menjadi kader parpol.

"Pemantau Pemilu PB PMII akan melaporkan sejumlah parpol yang tidak patuh terhadap UU Pemilu dan aturan main KPU ke Bawaslu; dan bahkan akan memproses hal tersebut ke tindak pidana umum yang menjadi kewenangan pihak kepolisian," katanya.

Kedua, Pemantau Pemilu PB PMII juga mendorong caleg eks koruptor perlu mendapat peringatan khusus melalui keterangan pada alat peraga kampanye dan surat suara bahwa yang bersangkutan adalah "mantan narapidana korupsi".

"Hal itu penting dilakukan KPU sebagai bentuk pendidikan politik kepada publik, sebagai pemilik kedaulatan, agar kemudian rakyat kita cerdas dalam memilih pemimpinnya," kata Hasnu.

Ketiga, Pemantau Pemilu PB PMII juga terus mendorong agar kampus sebagai ruang kampanye bagi parpol.

"Karena sesungguhnya pemilih rasional itu ada di kampus," tambahnya.

Menurut dia, kampus harus menjadi kompas di tengah kebuntuan demokrasi serba pragmatis, biaya politik mahal, isu politik uang, kampanye hitam, hoaks dan SARA, serta pola rayuan buzzer dalam menggiring opini publik untuk mendukung capres dan cawapres.

Perbuatan para buzzer di media sosial itu bisa menyesatkan kewarasan akal sehat publik dalam menjatuhkan pilihan politiknya pada Pemilu Serentak 2024.

Anggota KPU RI Augus Mellaz menyambut baik kehadiran perwakilan PB PMII. Dalam pertemuan itu, Augus mengatakan bahwa KPU RI akan menempatkan kelompok cipayung seperti PB PMII sebagai mitra strategis dalam menjaga kedaulatan pemilu.

August Mellaz mengakui KPU memiliki pokok-pokok pikiran serupa dengan PB PMII yang menjadi konsentrasi utama dalam setiap tahapan pemantauan di Pemilu Serentak 2024.