Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Kepulauan Aru Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Ini Permintaan Penasehat Hukum Terdakwa Perkara Korupsi Kasus Korupsi Kontainer Lapak PKL Yos Sudarso

  • Oleh Apriando
  • 08 September 2022 - 19:10 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Muhamad Pazri selaku Penasehat Hukum terdakwa Sonata Firdaus Eka Putra  meminta dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) batal demi hukum dan kliennya dibebaskan.

Hal tersebut diungkapkan dalam  pada sidang di Pengadilan Tipikor Palangka Raya dengan agenda pembacaan Eksepsi pada Kamis, 8 September 2022 .

"Harapannya dengan uraian eksepsi tersebut dakwaan jaksa harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan klien kami dibebaskan dari perkara tersebut," Ungkapnya dalam keterangan tertulisnya di Palangka Raya, Kamis, 8 September 2022 

Dalam eksepsinya, Pazri menilai dakwaan Jaksa menggunakan dasar hukum pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 pada UU Tipikor tidak menggunakan aturan yang baru pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Dalam unsur tindak pidana versi jaksa, masih menggunakan frasa dapat merugikan negara, padahal seharusnya frasa dapat telah dihapus dan berubah struktur unsur pasal.

Pazri menilai peristiwa yang dituduhkan merupakan perbuatan administratif. Sehingga sanksinya bukan hukuman pidana.

"Dakwaan primair dan subsidiair menggunakan kronologis yang sama dipadukan. Selain itu, tidak menguraikan secara rinci pasal perbuatan yang dilanggar dan yang dituduhkan," pungkasnya.

Diketahui, Perkara kasus korupsi pekerjaan pembuatan kontainer lapak PKL Yos Sudarso Ujung pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017, mulai disidangkan di pengadilan Tipikor Palangka Raya.

Perkara tersebut menjerat tiga orang terdakwa Sonata Firdaus Eka Putra selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Akhmad Gazali selaku Pelaksana Pekerjaan dan Yoneli Bungai sebagai kuasa Bendahara Tahun 2017.

Dalam dakwaan disebutkan Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.286.127.300,- sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. (APRIANDO/B-5)

Berita Terbaru