Aplikasi Pilkada Terintegrasi dengan Excel

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Barito Utara Dapat Jatah 629 Penerimaan PPPK, Lihat Formasinya

  • Oleh Ramadani
  • 20 September 2022 - 08:40 WIB

BORNEONEWS, Muara Teweh – Sesuai Keputusan MenPAN-RB Nomor 601 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, d imana formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Kabupaten Barito Utara ditetapkan sebanyak 629 orang. 

 Sementara usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara sebanyak 953 orang.

Bupati Barito Utara, H Nadalsyah, Senin 19 September 2022 menjelaskan bahwa penetapan kebutuhan ASN dari KepmenPAN-RB yang tidak disetujui oleh MenPAN-RB yakni kebutuhan tenaga teknis dari usulan 235 orang yang disetujui sebanyak 156 orang. 

 “Usulan ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan kita, dimana nantinya penggajian PPPK menjadi tanggung jawab Pemkab,” jelas Nadalsyah. 

Bupati menjelaskan juga bahwa dalam Rakor APKASI beberapa waktu yang lalu, untuk penggajian PPPK diusulkan dari APBN murni. “Semua Pemkab sepakat meminta Pemerintah Pusat untuk menanggung penggajian PPPK,” kata Nadalsyah. 

Untuk pelaksanaan Tes PPPK, Bupati menjelaskan bahwa masih menunggu hasil rapat koordinasi teknis yang akan dilaksanakan beberapa waktu mendatang. “Meskipun dalam Rakor kemarin dilaporkan Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDMA KemenPAN-RB bahwa proses seleksi akan dilaksanakan minggu ketiga dan keempat bulan September ini,” jelas bupati yang akrab disapa Koyem ini. 

Tetapi, kata orang nomor satu di Barito Utara itu, petunjuk teknis terkait hal tersebut belum ada, sehingga Kabupaten Barito Utara masih menunggu keputusan terkait kapan pelaksanaan proses seleksi PPPK-nya.

Adapun penetapan kebutuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara sebanyak 874 orang dengan rincian untuk tenaga fungsional guru sebanyak 488 orang, tenaga fungsional Kesehatan sebanyak 102 orang dan tenaga fungsional teknis sebanyak 39 orang. 

“Untuk waktu pelaksanaan prosesnya, kita masih menunggu keputusan Pemerintah Pusat. Semoga dalam waktu dekat akan segera dilaksanakan,” tukas Nadalsyah. (RAMADHANI/B-5)

Berita Terbaru