BORNEONEWS, Nanga Bulik – Bupati Lamandau Hendra Lesmana tetap komitmen memperjuangkan nasib ribuan tenaga non ASN atau Tenaga Harian Lepas (THL) di forum pemerintah pusat dengan meminta kelonggaran terhadap rencana penghapusan tenaga non ASN.

“Jangan disamakan dengan kota besar di Jawa. Kita di Kalimantan Tengah, termasuk di Kabupaten Lamandau itu kondisinya sangat berbeda,” ucap Hendra saat menghadiri Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Rabu, 21 September 2022.

Menurutnya jika tenaga Non-ASN dihapus, pelayanan kepada masyarakat bisa terganggu, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Pasalnya, mereka sebagian besar bekerja pada unit kerja yang menjalankan fungsi sebagai pelayanan publik.

“Pemkab Lamandau telah mencanangkan program 5 tenaga pengajar dan 2 tenaga medis di setiap desa. Dengan penghapusan tenaga Non-ASN tentu kami akan kekurangan SDM,” bebernya.

Saat ini ada 1.887 Pegawai Non ASN di Pemkab Lamandau dengan porsi terbanyak 383 guru dan 172 kesehatan, sisanya tenaga teknis yang tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah.

Rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk membahas dan merumuskan permasalahan tenaga Non-ASN di lingkungan pemerintah daerah. Acara itu dihadiri oleh Pemkab dari Seluruh Indonesia.

“Selain membuat road map sampai tahun yang disepakati, kami juga memberikan usulan yang konstruktif kepada Pemerintah Pusat agar dapat mengambil keputusan yang bijak,” ujarnya.

Edealnya pemerintah menghendaki tidak ada honorer dan kontrak atau tenaga Non-ASN. Namun faktanya masih dibutuhkan di daerah karena terbatasnya kuota pengangkatan ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Maka tidak ada pilihan bagi Pemkab selain merekrut tenaga kontrak atau tenaga non ASN, khususnya untuk pelayanan kesehatan dan guru di pelosok,” sebutnya.