Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Pesisir Barat Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Pemerintah Nilai Kebijakan PPKM Masih Diperlukan

  • Oleh Hermawan Dian Permana
  • 23 September 2022 - 20:21 WIB


BORNEONEWS, Palangka Raya -  Ditengah tren kasus Covid-19 yang semakin melandai di Indonesia, muncul beragam usulan agar disegerakan pencabutan Pemberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal tersebut pun segera ditanggapi oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, saat ini pemerintah belum berencana menghentikan PPKM meskipun saat ini di seluruh daerah di Indonesia telah masuk dalam katergori level 1.

“PPKM merupakan kebijakan yang menjaga kita sebagai masyarakat, apabila ke depannya terjadi kembali lonjakan kasus Covid-19, terlebih jika muncul varian baru nantinya. Jadi memang PPKM ini masih diperlukan untuk mengendalikan Covid-19,” katanya.

Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan peraturan perpanjangan PPKM terbaru tertuang melalui Instruksi Mendagri (InMendagri) Nomor 42 Tahun 2022 untuk Jawa - Bali serta Instruksi Mendagri Nomor 43 Tahun 2022 untuk Luar Jawa - Bali. Kedua Inmendagri tersebut akan berlaku sampai tanggal 3 Oktober 2022.

“Keputusan perpanjangan PPKM berdasarkan masukan dari para ahli bahwa seluruh daerah di Indonesia berstatus PPKM Level 1 meski positivity rate Covid-19 masih di atas standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni 5 persen. Positivity rate COVIDadalah proporsi orang positif dari keseluruhan orang yang dites,” pungkasnya.

Berdasarkan data yang dirilis Satgas Penanganan Covid-19 Kalteng, Jumat 23 September 2022 kasus konfirmasi Covid-19 bertambah 14 kasus.

Penambahan tersebut diantaranya Kotawaringin Timur lima kasus, Barito Utara tiga kasus, Katingan dua kasus, Seruyan dua kasus, Palangka Raya satu kasus, dan Murung Raya satu kasus. (HERMAWAN DP/B-11)


TAGS:

Berita Terbaru