Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Keerom Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Pendataan Tenaga Non ASN di Katingan Khusus Guru Dipertanyakan

  • Oleh Abdul Gofur
  • 27 September 2022 - 21:41 WIB

BORNEONEWS, Kasongan - Pendataan tenaga non ASN di Kabupaten Katingan terutama bagi tenaga honorer guru dipertanyakan. 

Pasalnya, di Katingan tenaga THL guru yang mendapatkan SK dari kepala sekolah atau Kepsek diinformasikan tidak termasuk untuk dilakukan pendataan, melainkan  THL guru yang mendapatkan SK bupati yang dilakukan pendataam tersebut. 

Padahal jumlah THL guru di Kabupaten Katingan yang mengantongi SK kepala sekolah jumlahnya tidak sediki, dan mereka bekerja sudah cukup lama. 

Tapi kemudian saat Pemerintah melalui BKN sedang melakukan pendataan untuk tenaga non ASN, termasuk tenaga guru dan kesehatan, guru honor sekolah yang mengantongi SK kepala sekolah tidak masuk di dalam pendataan non ASN, kecuali SK atas nama bupati. 

"Padahal di daerah lain terutama yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah meski tenaga THL tersebut mengantongi SK kepala sekolah,  namun mereka tetap dapat kesempatan dilakukan pendataan itu, tapi kami yang di Kabupaten Katingan kok tidak masuk dalam pendataam non ASN tersebut," ujar salah seorang THL guru di Katingan yang meminta namanya tidak disebut, Selasa,  27 September 2022.

Padahal pendataan non ASN bakal berakhir pada 29 September 2022. "Di daerah lain tenaga guru honorer penerima dana BOS itu bisa dilakukan pendataan, padahal kami juga menerima dana BOS," ujarnya. 

Ia mengaku bersama sejumlah teman seprofesinya sebelumnya telah meminta penjelasan kepada pihak Dinas Pendidikan Katingan dan juga BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan)  setempat terkait hal itu.  

"Menurut pihak BKPP yang tidak menyerahkan data itu Dinas Pendidikan, padahal guru-guru ini kemarin diminta mengumpulkan data, tetapi tidak diserahkan ke BKPP,  itu penjelasan pihak BKPP Katingan, " sebutnya. Sementara menurut pihak Dinas Pendidikan Katingan,  perintah pihak BKPP yang tidak perlu didata.

Kepala BKPP Kabupaten Katingan Bambang Harianto mengatakan. "Data untuk SK Kepala Sekolah tetap dikumpulkan dan te1tap kami input. Untuk hasilnya masuk atau tidak nanti sistem yang menentukan," katanya singkat. (ABDUL GOFUR/B-11)

Berita Terbaru