Ombudsman Soroti Daerah Belum Ada Anggaran Khusus Tanggap Darurat

Oleh ANTARA
29 September 2022 - 23:20 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Ombudsman RI menyoroti temuan banyaknya daerah yang belum memiliki anggaran khusus untuk tanggap darurat bencana, dalam pendekatan politik anggaran berbasis risiko.

"Masih banyak daerah yang belum ada anggaran khusus untuk tanggap darurat, Anggaran untuk persiapan penanggulangan bencana, ada persepsi di dalam politik anggaran kalau dia dianggarkan, nanti kita mengharapkan ada bencana dan itu pikiran yang tidak benar," ujar Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih dalam Seminar dan Launching Laporan Hasil Kajian Bencana secara daring di Jakarta, Kamis.

Najih mengatakan temuan tersebut tampak berdasarkan hasil kegiatan selama permintaan data informasi dan turun ke lapangan di beberapa provinsi seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Timur Nusa Tenggara Barat, Aceh dan Riau serta beberapa daerah yang lainnya.

Daerah-daerah tersebut memerlukan atensi mulai dari tahapan yang disebut pra bencana seperti pencegahan bencana, mitigasi dan kesiapsiagaan kesiapan lembaga dalam menghadapi bencana, misalnya kesiapan sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana antar instansi terkait, serta partisipasi masyarakat.

"Kepada pemerintahan daerah dan juga pemerintah pusat, anggaran untuk bencana ini saya kira harus terus ditingkatkan dari waktu ke waktu," ujar Najih.

Selain itu, Ombudsman juga mendapatkan temuan terkait masih terjadinya ketimpangan di dalam persoalan kewenangan, fungsi dan peran masing-masing institusi. Kemudian mekanisme pengelolaan bantuan dari pihak ketiga, penentuan status bencana dan pendataan masyarakat terdampak bencana dan sebagainya.

"Sedangkan dalam tahap penyelesaian laporan kajian ini Ombudsman telah melakukan beberapa kali kunjungan ke instansi terkait terhadap permintaan informasi berkelanjutan kepada para ahli, dan melakukan dengan pihak-pihak terkait guna memaksimalkan penyelesaian laporan dan kajian tersebut," kata dia.

Najih mengharapkan kegiatan seminar dan penyampaian hasil kajian tersebut dapat mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya pada tahap yang sangat penting yaitu tahap pra bencana, dan juga yang tidak kalah penting pada tahap tanggap darurat sehingga penanggulangan bencana dapat berjalan efektif dan efisien.

Selain itu juga mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai pihak yang berada pada ujung tombak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama terkait agar mampu menyusun dan mengembangkan standar pelayanan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangan yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Kemudian mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian dan mengambil langkah strategis yang apabila ada kekosongan-kekosongan regulasi juga mendorong kepada jajaran dan pihak-pihak terkait untuk terus memikirkan bagaimana langkah-langkah strategis ke depan, agar persoalan tanggap darurat maupun pra bencana bisa dipersiapkan dengan lebih baik.

"Pengalaman terjadinya tsunami di Aceh terjadinya gempa di Palu itu adalah pengalaman-pengalaman besar yang harusnya menjadi modal kita untuk kearah penataan kelembagaan, maupun regulasi tentang penanggulangan bencana yang lebih baik," kata Najih.

ANTARA

TAGS:

#Ombudsman

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Ekonomi Hijau Disebut Relevan dengan Kondisi Sumatera Utara

25 April 2024 - 22:05 WIB

Ketua Prodi S2 S3 Prodi Pengelolaan SDA dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana atau PSL SPs Universitas Sumatera Utara atau USU, Profesor Rahmawaty mengatakan bahwa webinar terkait ekonomi hijau yang dilaksanakan Mahasiswa Program Pascasarjana Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan USU pada Kamis, 25 April 2024 melalui media zoom sangat relevan dengan kondisi Sumatera Utara.

Raperda Perlindungan Lahan Pertanian untuk Melindungi Peralihan Fungsi Lahan

25 April 2024 - 22:00 WIB

Komoditas Non Migas Jadi Ekspor Utama Kalteng Selama Februari 2024

25 April 2024 - 21:55 WIB

Keseluruhan ekspor Kalimantan Tengah pada Februari 2024 merupakan komoditas non migas dengan nilai mencapai US$416,68 juta atau mengalami peningkatan sebesar 6,16 persen dibanding Januari 2024 yang sebesar US$392,50 juta.

Pj Sekda Palangka Raya Ajak ASN Terapkan Prinsip Good Governance dalam Pelayanan

25 April 2024 - 21:51 WIB

Prinsip good governance yang dimaksud mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas dan keadilan.

Empat Pelajar SLTA Barito Utara Ikuti Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi Kalteng

25 April 2024 - 21:45 WIB

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Barito Utara mengirimkan 4 (empat) pelajar di daerah ini untuk mengikuti seleksi menjadi calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dan tingkat Nasional.

Sekda Gunung Mas Jadi Inspektur Upacara Hari Otonomi Daerah

25 April 2024 - 21:41 WIB

Kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan.

Bawaslu Lamandau Evaluasi dan Seleksi Panwascam Jelang Pilkada 2024

25 April 2024 - 21:35 WIB

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lamandau, melakukan evaluasi dan seleksi dalam proses rekrutmen anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Begini Kondisi Warga Kotim yang Terkena Serangan Buaya

25 April 2024 - 21:32 WIB

Kepala Desa Satiruk Asra menjelaskan kondisi terkini warganya yang terkena serangan buaya di Desa Satiruk, Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).

Indeks MCP Palangka Raya Raih Nilai 91

25 April 2024 - 21:31 WIB

Penjabat (Pj) Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, mengumumkan bahwa Indeks MCP Palangka Raya mencapai skor 91.

49 Calon Anggota Paskibraka Barito Utara Lolos Seleksi Tahap Akhir

25 April 2024 - 21:26 WIB

Setelah melalui proses dan seleksi yang cukup ketat, akhirnya dari 76 peserta yang mengikuti seleksi calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tahun 2024, 49 calon anggota Paskibraka dinyatakan lolos seleksi tahap akhir dan akan mengikuti tahapan selanjutnya.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia