Maraknya pencurian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di areal perusahaan bukan mutlak kesalahan masyarakat. Pasalnya, banyak faktor yang menjadi pemicu tindak pidana pencurian tersebut seperti persoalan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, Perkebunan Besar Swasta (PBS) kelapa sawit diminta untuk merangkul masyarakat sekitar kebunnya.

Demikian disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Syahbana saat dihubungi <Borneonews>, Minggu (31/1/2016). "Persoalan ekonomi dan sosial masyarakat di sekitar perkebunan juga harus menjadi perhatian investor. Pola kemitraan dan tanggung jawab sosial perusahaan juga harus ditingkatkan," kata Syahbana.

Ia melanjutkan dengan terbangunnya pola kemitraan dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), masyarakat sekitar juga akan merasa memiliki dan lebih memperhatikan perusahaan. Sehingga gesekan sosial dan tindakan yang merugikan perusahaan bisa diminimalisasi.

'Tentu harus ada kerjasama yang saling menguntungkan antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Apalagi investor membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, otomatis masyarakat akan melindungi perusahaan. Karena masyarakat menikmati hasil investasi itu,' kata Syahbana.

Ditemui terpisah, anggota Komisi I DPRD Kotim Otjim Supriatna menilai pencurian TBS di areal perusahaan memang tidak bisa ditoleransi. Sebab, praktik seperti ini merupakan tindak pidana dengan dalih apa pun.

'Saya dengar sekarang pencurian TBS itu mulai ramai, sebab dengan modal kecil bisa mendapatkan keuntungan besar. Banyak yang kemudian hanya bermodal angkutan yang diambil secara kredit kemudian digunakan untuk mencuri buah sawit,' kata dia. (RF/B-8)