Negara, lanjut dia, bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal.

Serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah.

“Hal ini tertuang di dalam UU No.  1  Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,” ucap dia.

Ia menyampaikan melalui upaya perbaikan kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan mampu mempercepat penurunan kemiskinan.

Penanganan stunting dan penderita TBC, serta juga mencegah timbulnya perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten berjuluk Dahani Dahanai Tuntung Tulus ini.

“Kita mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Kalimantan I melewati Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Kalteng ,” ucap dia.

Semoga, sambung dia, tahun-tahun mendatang Barito Selatan tetap mendapat alokasi BSPS dengan jumlah unit yang lebih banyak lagi.

Sementara Kepala Dinas Perkimtan Barsel, Beni Mahar menambahkan bahwa pada tahun 2022 ini Barsel memperoleh BSPS melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 96 unit rumah.

Jumlah tersebut, lanjut dia, tersebar di 3 Desa di Kecamatan Dusun Selatan yakni, sejumlah 26 unit  di Desa Pamait, 35  unit di Desa Teluk Mampun, dan 35 unit di Desa Danau Sadar.