Aplikasi Pilwali (Pemilihan Walikota) Kota Gunung Sitoli Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Terkait Food Estate di Kalteng, Ini Kata Anggota Komisi IV DPR RI

  • Oleh Dodi Rizkiansyah
  • 11 November 2022 - 22:50 WIB

BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Anggota Komisi IV DPR RI, Bambang Purwanto berbicara terkait program nasional ketahanan pangan atau food estate yang ada di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) disela menyerahkan bantuan alat pertanian di Kabupaten Kapuas pada Jumat, 11 November 2022.

Wakil rakyat dari Dapil Kalteng ini mengatakan terus mengawal program nasional food estate, karena menurut dia kebijakan tersebut cukup bagus.

"Saya mendorong ini diteruskan karena di pulau Jawa itu setiap tahun sudah mengalami kemorosotan luas lahan pertanian, karena jumlah penduduk meningkat juga lahan untuk infrastruktur, pabrik dan lainnya," kata Bambang.

Menurut dia, kalau tidak segera dicarikan penggantinya (lahan pertanian), tentu Indonesia akan kesulitan ke depannya, padahal pangan ini adalah suatu hal utama bagi suatu bangsa dan negara. 

"Negara kuat kalau pangan cukup, sehingga kami konsisten akan mendorong ini ke depan. Dan yang ada tempatnya ya di sini (Kalteng). Ada hamparan lahan luas, dan juga ada petaninya. Sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan Nasional," ucapnya.

Kendati demikian, lanjut Legislator dari Fraksi Partai Demokrat ini dalam pelaksanaannya memang perlu di evaluasi, terutama terkait dengan tata kelola food estate yang harus diperbaiki.

"Kalau tata kelola baik, ada leading sektornya semua lembaga kementerian harus ikut komando leading sektor, Insya Allah bisa berhasil," imbuhnya.

Terlebih, lanjut dia petani di sini semangatnya luar biasa. Karenanya perlu didukung dengan tata kelola yang baik.

"Dukungan Komisi IV DPR sudah cukup. Hanya memang tata kelola yang perlu diperbaiki. Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian dan kementerian yang lain itu harus mengikuti," tuturnya.

Kementerian PUPR misalnya kalau ingin membangun irigasi, atau rehabilitasi irigasi harus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian. 

Berita Terbaru