“LinkAja juga harus membantu UMKM agar tidak hanya terhubung dengan produk-produk digital seperti agen platform besar, tetapi juga bisa membantu menjual produk digitalnya, seperti NFT (Non-fungible token) salah satunya,” ucapnya.

Kemenkop disebut mendorong pelaku UMKM tanah air untuk mampu memaksimalkan sistem pembayaran elektronik pada berbagai platform, sebagai salah satu upaya dalam menjawab tantangan transformasi digital.

Dalam mendefinisikan UMKM digital, terdapat tujuh pendekatan yang bisa diberikan, yakni akses pasar, akses bahan baku, back office, logistik, kapasitas dan kualitas, serta pembayaran digital.

“Uang elektronik sebetulnya bukan hanya menjadi alat transaksi, tetapi lebih dari itu, juga bisa dijadikan sebagai alat tracing terkait dengan perputaran usahanya,” ungkap dia.
 

Pada kesempatan yang sama, Chief Marketing Officer LinkAja Muhammad Rendi Nugraha menyampaikan bahwa pihaknya memperoleh dukungan dari pemerintah untuk mengupayakan UMKM bertransaksi secara digital dengan menekankan dua tindakan.

Pertama ialah menyediakan transaksi digital melalui kerja sama dengan Bank Indonesia untuk memperkenalkan payment elektronik berupa QRIS di offline store UMKM. Adapun poin kedua adalah bekerja sama dengan Kemenkop dalam memberikan edukasi kepada UMKM, terutama pada literasi digital dengan pelatihan, webinar, site visit untuk menerangkan apa kelebihan transaksi digital.

Rendi turut menegaskan akan terus konsisten dalam memberikan dukungan kepada UMKM, bahkan siap untuk menjadi katalis uang elektronik yang akan terlibat jauh dalam mendorong UMKM naik kelas.

ANTARA