Aplikasi Pilwali (Pemilihan Walikota) Kota Semarang Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Fraksi Golkar DPRD Gunung Mas Minta Dinkes Turunkan Angka Kematian Ibu Melahirkan

  • Oleh Riska Yulyana
  • 20 November 2022 - 18:00 WIB

BORNEONEWS, Kuala Kurun - Fraksi Golkar DPRD Gunung Mas minta Dinas Kesehatan untuk menekan angka kematian ibu melahirkan di wilayah setempat. 

"Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas agar mengupayakan menekan angka kematian ibu melahirkan di wilayah setempat," ujar juru bicara Fraksi Golkar DPRD Gunung Mas, Siti Hilmiah, Minggu, 20 November 2022.

Salah satu caranya kata Siti Hilmiah, dengan mensosialisasikan lebih giat kepada masyarakat pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin melalui posyandu dan dengan program-program yang dapat menekan angka kematian ibu melahirkan. 

"Kami harap upaya ini bisa dilaksanakan tidak hanya di kota namun hingga pelosok desa," terangnya. 

Sementara itu, Wakil Bupati Gunung Mas Efrensia L.P Umbing memberikan jawaban atas tanggapan dari Fraksi Golkar DPRD tersebut. 

"Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas telah berusaha dalam penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) , di antaranya adalah pemenuhan standar sarana dan prasarana dalam kesiapan persalinan, fasilitas kesehatan," jelas Efrensia. 

Lanjutnya, dilakukan pula peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui berbagai pelatihan dan orientasi serta upaya promosi kesehatan melalui penyuluhan dan penyebaran media komunikasi dan edukasi (KIE). 

Efrensia mengatakan, sampai dengan Tahun 2022 dari 17 Puskesmas se-Kabupaten Gunung Mas hanya 5 Puskesmas yang mampu melakukan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan dengan status Puskesmas pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar (PONED). 

Target ke depannya seluruh Puskesmas di Gunung Mas mampu memberikan pertolongan persalinan di Faskes dan telah terlatih PONED. 

"Bahwa dudah di terbitkannya Instruksi Bupati Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2021 salah satu kewajiban ibu hamil untuk melahirkan di fasilitas kesehatan, jika tidak ada fasilitas kesehatan maka wajib melahirkan dengan bantuan tenaga kesehatan," tukasnya. (RISKA YULYANA/B-5)

Berita Terbaru