Aplikasi Pilwali (Pemilihan Walikota) Kota Gunung Sitoli Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Pemkab Barito Utara Bekerjasama dengan Kemenkumham Dalam Penyusunan Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah

  • Oleh Ramadani
  • 06 Desember 2022 - 22:50 WIB

BORNEONEWS, Muara Teweh - Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Keuangan Daerah bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia kantor Wilayah Kalimantan Tengah.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Barito Utara Sugianto Panala Putra saat membacakan jawaban Bupati Barito Utara terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD pada rapat Paripurna III masa sidang I tahun 2022, di Aula DPRD setempat, Selasa, 6 Desember 2022.

Terkait dampak pengelolaan dana dari pemerintah pusat dan hubungannya dengan pengelolaan dana perimbangan, disampaikan Sugianto bahwa hal ini masih sama seperti sebelumnya, dimana dana perimbangan merupakan salah satu komponen pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Sugianto menyampaikan, sehubungan dengan pertanyaan apakah pemerintah daerah sudah melakukan pengkajian kembali secara mendalam mengenai pengelolaan keuangan daerah serta menyesuaikan kearifan lokal sebagai bentuk upaya pelaksanaan Good Governance yang mendukung percepatan  pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Dijelaskan Wabup, bahwa raperda tentang pengelolaan keuangan daerah ini disusun, disertai dengan naskah akademik yang memuat salah satunya adalah kajian teoritis dan praktik empiris.

Selanjutnya, menanggapi pertanyaan bagaimana asas konsep dasar peraturan daerah di Kabupaten Barito Utara, dia menyampaikan bahwa asas penyusunan Raperda pengelolaan keuangan daerah meliputi asas umum pengelolaan keuangan daerah, asas umum APBD, asas umum penyusunan APBD, asas umum pelaksanaan APBD dan asas umum penatausahaan keuangan daerah.

“Konsep  dasar pengelolaan keuangan daerah yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan, yang sesuai dengan jabatan dan wewenangnya, meliputi perencanaan, pelaksanaan,pengawasan dan pertanggungjawaban,” katanya. (RAMADHANI/B-5)

Berita Terbaru