BORNEONEWS, Palangka Raya - Penyandang disabilitas merupakan orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik, namun pada dasarnya mereka juga memiliki hak sama dalam berbagai hal seperti bekerja, mengakses pendidikan, kesehatan, hidup layak, dan lain-lain.

Oleh karena itu Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Kuwu Senilawati mengatakan penyandang disabilitas juga harus bisa diperhatikan oleh pihak-pihak terkait termasuk pemerintah, agar tidak membeda-bedakan makhluk ciptaan tuhan yang hidup sama dalam satu negara.

"Kita ketahui di Kalteng sendiri ada banyak penyandang disabilitas, maka dari itu mereka-mereka ini juga patut untuk diperhatikan agar bisa mendapatkan hak yang sama dengan warga lainnya di provinsi ini khususnya Indonesia," ujarnya, Jumat, 9 Desember 2022.

Dalam upaya memperhatikan para penyandang disabilitas ini, maka perlu suatu gebrakan sebagai payung hukum yakni sebuah perda.

Maka dari itu DPRD bersama pihak terkait dari Pemprov Kalteng akan membahas raperda tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kalteng.

"Raperda ini menjadi salah satu atensi yang akan kita bahas pada tahun 2023 mendatang. Karena dengan adanya perda ini nantinya, kita ingin penyandang disabilitas mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama serta sejajar dengan warga negara lainnya khususnya di Kalteng," jelasnya.

Dia mengungkapkan, pada intinya didalam raperda itu nantinya akan mengatur terkait perlindungan dan hak penyandang disabilitas dari berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, olahraga, ketenagakerjaan, politik, hukum dan lain-lain, yang tidak lepas dari ketersediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas itu sendiri.