Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Pesisir Barat Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Taty Narang Ajak Semua Pihak Dorong Penurunan Stunting

  • Oleh Asprianta
  • 20 Desember 2022 - 07:40 WIB

BORNEONEWS, Pulang Pisau - Berdasarkan Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (PPGBM), bahwa angka stunting di Pulang Pisau mengalami penurunan. Dimana dari angka 21 persen turun menjadi 18,37 persen dan angka kemiskinan Kabupaten Pulpis dari angka 5,41 persen turun menjadi 4,09 persen. 

“Artinya, apa yang sudah dilakukan oleh Tim Aksi Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting (KP2S) Kabupaten Pulang Pisau sudah berjalan dengan optimal,” ucap Bupati Pulang Pisau Pudjirustaty Narang saat dibincangi rekan media belum lama ini. 

Taty sapaan akrab Bupati Pulpis itu mengungkapkan, terkait dengan stunting ini bukan hanya tanggung jawab pada Dinas Kesehatan.

Di mana Dinas Kesehatan hanya memiliki tanggung jawab, yakni intervensi secara spesifik sekitar 30 persen, diantaranya bantuan berupa tablet tambah darah dan hal-hal yang berkaitan dengan target 1000 hari penghidupan anak atau HPK.

"Semua pihak harus terlibat dalam penurunan stunting di Pulang Pisau," pinta Bupati perempuan pertama Pulpis itu.

Ia juga menyampaikan saat ini 1 dari 3 balita Indonesia mengalami stunting. Menurut Taty, persoalan ini bukan persoalan bangsa di masa sekarang saja, melainkan menyangkut masa depan bersama.

“Karena anak-anak itu adalah generasi penerus. Merekalah masa depan kita. Bagaimana kita bisa mencapai visi Indonesia emas tahun 2045 kalau modal dasarnya, yaitu anak-anak bangsa, mengalami stun ting, terganggu perkembangan kognitif dan kesehatannya,” kata Taty.

Ia menegaskan, percepatan penurunan stunting memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak. Tidak hanya komitmen di tingkat pusat, upaya advokasi komitmen pemerintah daerah juga harus optimal.

“Kolaborasi kerja berbagai pihak menjadi kunci untuk memastikan konvergensi antar-program hingga ke tingkat desa/kelurahan untuk menurunkan stunting. Upaya ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu lembaga saja, atau hanya dari unsur pemerintah saja,” tegasnya.

Namun, lanjut dia, keterlibatan semua pihak. Termasuk pemerintah daerah dan desa/kelurahan, akademisi, media, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan mitra pembangunan.

Berita Terbaru