Dengan segala pergulatan pemikiran tersebut tim perumus pada akhirnya mencoba mengakomodasi seluruh pemikiran, masukan, dan kritik hingga akhirnya melahirkan KUHP Nasional yang baru hasil buah pemikiran anak bangsa.

Pembaruan KUHP

KUHP Nasional mengusung sejumlah hal-hal baru dengan misi awalnya yakni upaya dekolonisasi. Situasi terkini dinilai banyak yang sudah tak relevan jika dikaitkan dengan konteks penerapan hukum pidana nasional.

Atas dasar itu, KUHP melahirkan hal-hal baru di antaranya tidak ada lagi kategori kejahatan dan pelanggaran, mengakui keberadaan hukum yang hidup di tengah masyarakat (living law), namun asas legalitas tetap dipertahankan.

Berikutnya, KUHP yang baru mengatur soal tidak lagi memuat unsur dengan sengaja. Sebab, setiap tindak pidana dianggap dilakukan dengan sengaja kecuali ditentukan bahwa adanya kelalaian. Hal baru berikutnya yaitu tentang perumusan tujuan pidana dan pedoman penjatuhan pidana.

KUHP baru juga mengatur atau membagi tiga kategori pidana dan tindak pidana. Pertama bagi anak-anak, kedua kategori dewasa dan terakhir kategori korporasi. Perumusan KUHP juga menerapkan double track system. Artinya, saat seseorang divonis bersalah maka ia tidak hanya dijatuhi pidana namun juga bisa disertai tindakan.

Tidak hanya itu, KUHP Nasional yang baru dinilai mempunyai muatan keseimbangan. Hal itu membedakannya dari KUHP yang lama. Materi hukum pidana nasional mengatur keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, atau yang disebut dengan keseimbangan monodualistik.

"Artinya, selain memerhatikan segi objektif dari perbuatan, hukum pidana juga memperhatikan segi subjektif dari pelaku," kata akademisi sekaligus Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jember, Arief Amrullah.

Berpangkal dari keseimbangan monodualistik tersebut KUHP Nasional tetap mempertahankan asas yang paling fundamental dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas dan asas kesalahan. Asas legalitas ditujukan pada perbuatan dan asas kesalahan ditujukan bagi orang atau pelaku. Masing-masing dari dua asas itu disebut dengan asas kemasyarakatan dan asas kemanusiaan.

Muatan keseimbangan lainnya yakni terkait perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Dalam KUHP lama tidak ada mengatur tentang korban karena hanya pelaku.

Kemudian, dalam KUHP lama ancaman hukuman tinggi terhadap pelaku seolah-olah memberikan perlindungan terhadap korban. Padahal, perlindungan tersebut belum secara nyata.

Terakhir, KUHP baru memuat keseimbangan antara nilai nasional dan nilai universal. Perkembangan nilai universal tidak bisa dilepaskan sehingga instrumen-instrumen internasional juga harus beradaptasi.

KUHP Nasional yang baru memuat keseimbangan antara HAM dan kewajiban HAM. Artinya, tidak hanya sekadar menuntut hak tapi juga mengatur kewajiban yang harus ditunaikan. Hal itu termasuk salah satu aspek yang membedakannya dengan KUHP lama.

Sosialisasi KUHP

Setelah resmi menjadi undang-undang, KUHP tidak serta merta langsung berlaku efektif. KUHP yang disebut-sebut sebagai maha karya anak bangsa tersebut baru dikatakan berlaku tiga tahun setelah resmi diundangkan. Selama kurun waktu itu, pemerintah terutama Kemenkumham akan mengisinya dengan agenda sosialisasi kepada masyarakat luas.

Kementerian yang dikomandoi Yasonna Hamonangan Laoly tersebut memahami KUHP Nasional tidak bisa mengakomodir semua masukan, dorongan atau kepentingan yang diutarakan publik sebelum disahkan menjadi undang-undang.

Mengutip pepatah Minangkabau "basilang kayu dalam tungku mangko api ka hiduik" (bersilang kayu dalam tungku makanya api akan hidup). Agaknya pepatah tersebut cukup relevan dengan kondisi KUHP Nasional yang mendorong lahirnya banyak perdebatan.

Makna yang dapat dipetik dari pepatah tersebut yakni setiap kebijakan yang dibuat hendaknya haruslah mengedepankan musyawarah dan mufakat. Pemerintah sendiri berpandangan telah melakukan hal demikian meskipun mungkin saja ada pendapat yang mengatakan pelibatan masyarakat sipil, dan akademisi belum menyentuh kata demokrasi yang seutuhnya.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan masyarakat yang tidak sependapat dengan KUHP Nasional bisa menggunakan hak konstitusinya dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menyakini mekanisme uji materi jauh lebih baik jika dibandingkan harus turun ke jalan sembari membentangkan poster penolakan diiringi lantunan penolakan melalui pengeras suara. Cara demikian tentu saja tidak salah. Sebab, dalam kaca mata demokrasi penyampaian aspirasi (unjuk rasa) adalah sesuatu yang "halal".

Sembilan hakim MK menjadi peluang terakhir bagi pihak-pihak yang tidak sependapat, sepemikiran atau satu gagasan dengan KUHP.

Di satu sisi, Yasonna meyakinkan bahwa pasal-pasal yang dinilai kontroversi telah melalui kajian mendalam serta pembahasan secara transparan, teliti dan partisipatif. Pemerintah bersama DPR berusaha mengakomodasi berbagai masukan serta gagasan dari publik.

"RUU KUHP tidak mungkin disetujui 100 persen. Kalau masih ada yang tidak setuju, dipersilakan melayangkan gugatan ke MK,"
kata Yasonna Laoly.

Kesimpulannya, liku-liku perjalanan RUU KUHP hingga akhirnya menjadi undang-undang hendaknya memberikan manfaat dan kebaikan bagi masyarakat terutama dalam penegakan hukum di Tanah Air.

ANTARA