Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur mendesak pemerintah daerah setempat berinisitif menggandeng investor industri hilir komoditas karet. Agar petani karet terlindungi dari ketidakstabilan harga.

'Kami prihatin, sudah lama petani karet di daerah ini menderita karena harga jual karet yang rendah,' kata Ketua Komisi II DPRD Kotim Abdul Kadir saat dihubungi Borneo News, Sabtu (20/2/2016).

Menurut dia, jika menunggu membaiknya harga karet dunia, maka nasib petani karet di daerah ini menderita.

'Jadi harus dipikirkan bagaimana mendatangkan investor untuk industri hilir karet di Kotim agar harga karet menjadi membaik,' ujarnya.

Dengan tersedianya pabrik, setidaknya untuk penyediaan bahan baku akan menyerap karet hasil produksi petani lokal. Selain itu, dampak yang lebih luas lagi dengan berdirinya pabrik pengolahan karet juga akan menghasilkan nilai tambah bagi petani lokal, terciptanya kesempatan kerja, serta masuknya pendapatan asli daerah dari sektor pajak atau royalti.

Menurut Kadir, berdirinya pabrik pengolahan karet di daerah ini akan sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan itu selalu mengaloksikan dana untuk bantuan pengadaan bibit karet kepada kelompok tani.

'Apabila program itu tidak diimbangi terbangunnya pabrik pengolahan, sama artinya bahwa program yang dilaksanakan itu hanya setengah-setengah. Biaya produksi tidak berimbang dengan hasil panen petani,' ujar Kadir.

Sementara itu, kesejahteraan petani karet tak kunjung membaik. Kondisi ekonomi yang kian lesu terus menggerogoti usaha mereka. Meski demikian, para petani tetap bertahan, berharap perekonomian kembali bergeliat dan harga produksi naik.

Dalam tiga tahun terakhir ini, harga karet yang semula bisa mencapai Rp15 ribu per kilogram, kini hanya berkisar Rp6 ribu per kg.

'Keadaan seperti ini sudah beberapa tahun terakhir kami rasakan,' kata Anom, seorang petani karet di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sabtu (20/2/2016). (M.RIFQI/m)