Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Karimun Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Pemkab Lamandau Komitmen Dukung Penguatan Ekosistem UMKM dan E-Commerce

  • Oleh Hendi Nurfalah
  • 25 Januari 2023 - 05:00 WIB

BORNEONEWS, Nanga Bulik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan mendorong penguatan ekosistem UMKM dan E-Commerce (perdagangan elektronik), yakni melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja.

“Dukungan ini bertujuan untuk mempermudah akses perizinan, rantai pasok, pengembangan usaha, pembiayaan hingga akses pasar bagi UMKM,” kata Wakil Bupati Lamandau Riko Porwanto, Selasa, 24 Januari 2023.

Pemerintah juga memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi yang bertujuan untuk mendorong implementasi pengelolaan terpadu bagi usaha mikro kecil menengah.

“Terkait dengan kemudahan izin usaha bagi koperasi dan UMKM, saya minta kepada organisasi perangkat daerah yang bertugas dan berfungsi pelayanan perizinan agar betul-betul dapat memfasilitasi dan membantu kemudahan-kemudahan tersebut,” pinta Wabup.

Dia mengatakan dengan pembiayaan memperkuat modal usaha koperasi dan UMKM, diharapkan kepada lembaga pembiayaan seperti perbankan dapat membantu dalam memperkuat modal usaha koperasi dan UMKM dengan prosedur serta persyaratan yang mudah tanpa dibebani bunga tinggi.

Sementara, dalam upaya penciptaan lapangan kerja dan berwirausaha, Pemkab Lamandau telah menyerahkan beberapa bantuan hibah sarana usaha bagi UMKM di Kabupaten Lamandau untuk mengembangkan usaha atau membuka usaha baru.

“Saya minta dengan bantuan hibah tersebut dimanfaatkan dengan baik sehingga bisa menjadi sumber pendapatan yang dapat memenuhi keperluan atau kebutuhan keluarga, bahkan nantinya kita harapkan mampu mengangkat atau menerima karyawan atau tenaga kerja,” harapnya.

Dalam upaya mewujudkan itu semua, diharapkan adanya koordinasi, jalinan kerja sama, sinergi dan kolaborasi dari organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan, BUMN/BUMS/BUMD dan  pihak terkait lainnya. (HENDI NURFALAH/R)

Berita Terbaru