Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

PDIP Tetap Dukung Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

  • Oleh ANTARA
  • 28 Januari 2023 - 09:00 WIB

BORNEONEWS, Bandung - PDI Perjuangan menyatakan tetap teguh mendukung penerapan sistem pemilu dengan sistem proporsional tertutup meskipun pemerintah dan delapan partai politik lain berbeda sikap.

“PDI Perjuangan bukan pihak yang melakukan 'judicial review' karena kami tidak memiliki 'legal standing'. Tetapi sikap politik kebenaran, kami sampaikan bahwa dengan proporsional tertutup terbukti PDI Perjuangan mampu melahirkan banyak pemimpin yang berasal dari kalangan rakyat biasa," kata Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Bandung, Jawa Barat, Jumat.

Pemimpin dari kalangan rakyat biasa yang dilahirkan PDIP, kata dia, seperti Bambang Pacul, Pramono Anung, Ario Bimo, Almarhum Tjahjo Kumolo, Arif Wibowo, Budiman Sudjatmijo, Ganjar Pranowo, dan lain-lain yang semua itu lahir dari proporsional tertutup.

PDIP diketahui menjadi satu-satunya partai di parlemen yang berharap sistem pemilihan bisa menjadi proporsional tertutup. Sementara itu, delapan fraksi seperti Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PAN, PKS, Demokrat, dan PPP menginginkan proporsional terbuka tetap berlaku pada Pemilu 2024.

Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) itu mengatakan PDIP akan konsisten dengan sikap awal berharap berlakunya proporsional tertutup karena proporsional tertutup membuat iklim politik di Indonesia tidak dikuasai kapital untuk menuai popularitas.

"Dalam proporsional terbuka yang sering terjadi melekat unsur nepotisme dan unsur mobilisasi kekayaan untuk mendapatkan pencitraan dukungan bagi pemilih," kata Hasto.

Bagi PDI Perjuangan, katanya, sistem proporsional tertutup disertai dengan kesadaran untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan dari seluruh anggota dewan.

Untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, representasi, dan desain masa depan, papar dia, maka hal itu harus dipersiapkan dengan baik melalui kaderisasi partai.

“Jadi bukan sekadar popularitas atau mobilisasi kekuasaan kapital. Di dalam proporsional terbuka yang sering terjadi adalah melekat unsur nepotisme dan melekat unsur mobilisasi kekayaan untuk mendapatkan pencitraan dukungan bagi pemilih,” kata Hasto.

Ia memahami sikap Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang condong mendukung proporsional terbuka tetap berlaku pada Pemilu 2024.

Berita Terbaru