“Pembangunan perdamaian di Mindanao setelah konflik menjadi dikenal di seluruh dunia. Ini merupakan kasus mengubah kematian menjadi kehidupan demi perdamaian. Dimulai dengan Mindanao dan Filipina, ketika kita bersatu dalam cinta kasih, perdamaian akan datang ke seluruh dunia. Untuk hal tersebut, setiap warga Filipina harus menjadi satu dan bekerja sama sebagai pembawa pesan perdamaian,” kata ketua Lee.

Kedua pendukung perdamaian ini pertama kali bertemu pada tahun 2017 selama KTT Perdamaian Dunia HWPL yang diadakan di Korea Selatan. Sebagai ungkapan komitmen bersama mereka untuk mempromosikan perdamaian, CHED dan HWPL menandatangani Perjanjian Kerja Sama (MOA) pada tahun 2018 untuk mengintegrasikan pendidikan perdamaian dalam kurikulum pendidikan tinggi.

Konvensi dimulai dengan Sesi Pleno pertama diikuti oleh sesi paralel di sore hari. Sesi paralel dilakukan secara terpisah untuk lima kelompok sektor—anggota parlemen dan organisasi non-pemerintah, akademisi dan pemuda, kelompok agama dan etnis, perempuan, dan media. Setiap sesi menyusun rancangan resolusi yang berisi solidaritas mereka dengan upaya pembangunan perdamaian penyelenggara.

Kelima rancangan resolusi tersebut dikonsolidasikan selama sidang pleno kedua untuk menyerukan agar Presiden Bongbong Marcos mengumumkan 24 Januari sebagai 'Hari Perdamaian Nasional' atau 'Hari Gencatan Senjata'.

Tanggal 24 Januari diusulkan untuk memperingati perjanjian damai yang dipimpin sipil, yang ditandatangani di Kota General Santos pada tahun 2014 untuk mendorong rekonsiliasi di antara masyarakat setempat. Diusulkan oleh Ketua Lee untuk menengahi konflik yang ada di Mindanao saat itu. Tanggal tersebut kemudian dinyatakan sebagai 'Hari Perdamaian HWPL' oleh Gubernur Maguindanao Toto Mangudadatu pada tahun 2015 dan Ketua Menteri BARMM dan Ketua MILF Ahod Ebrahim pada tahun 2016.