BORNEONEWS, Palangka Raya - Pengamat Kebijakan Publik Zaky Yopie menilai pemerintah perlu melibatkan partisipasi publik sebelum membuat kebijakan terkait kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Pemerintah perlu meminta suara mereka yang terlibat secara langsung ataupun tidak, seperti pelaku usaha biro perjalanan haji, lembaga konsumen, MUI, dan unsur-unsur lain diluar pemerintah.

Dengan partisipasi publik yang besar, maka legitimasi kebijakan itu menjadi lebih kuat dan tidak terkesan merupakan keputusan sepihak.

Selain itu, komunikasi kebijakan juga perlu ditinjau kembali. Dimana bukan kenaikan tarif yang ditonjolkan, tetapi lebih ke pelayanan kepada jemaah haji.

“Narasi yang disampaikan selama ini adalah soal pemanfaatan tata kelola dana haji, ini bisa membuat multi tafsir di kalangan publik. Sementara pelayanan yang diberikan selama ini itu masih dikeluhkan publik,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

Ia berpendapat kenaikan bertahap bisa menjadi opsi yang lebih baik bagi pemerintah dalam upaya menaikan tarif BPIH, daripada kenaikan tarif dua kali lipat seperti usulan yang sudah disampaikan selama ini.