AS Khawatir Pasal-Pasal dalam KUHP Baru Indonesia

Oleh ANTARA
19 Februari 2023 - 16:10 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken menyampaikan kekhawatiran pemerintahnya terkait sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang baru, yang disahkan akhir tahun lalu.

Hal tersebut disampaikan Blinken kepada Menlu RI Retno Marsudi dalam pembicaraan via telepon, Kamis (16/2), menurut Departemen Luar Negeri AS.

"Menlu Blinken menyampaikan keprihatinan AS mengenai pasal-pasal tertentu dari hukum pidana baru di Indonesia," kata juru bicara Deplu AS Ned Price di situs web kantornya.

Selain Blinken, empat senator AS juga turut memprotes KUHP anyar tersebut dengan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo.

Surat tertanggal 1 Februari 2023 itu ditandatangani Edward Markey, Tammy Baldwin, Tammy Duckworth, dan Cory Booker.

"Kami menulis surat ini kepada Anda dengan keprihatinan mendalam tentang hukum pidana baru yang disahkan DPR pada 6 Desember 2022," kata mereka dalam surat itu, yang salinannya dipublikasikan di situs web Senat AS.

Mereka menyoroti beberapa pasal, termasuk yang terkait dengan hak asasi manusia, terutama yang menyangkut hak kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.

KUHP baru Indonesia itu dinilai memuat beberapa pasal yang dapat digunakan untuk membatasi kebebasan media.

Termasuk dalam hal itu adalah soal kriminalisasi atas penyiaran berita yang belum diverifikasi dan undang-undang pencemaran nama baik.

Mereka menilai pasal-pasal tersebut akan memudahkan pihak berwenang mengadili orang-orang yang mengkritik pemerintah.

Para senator AS itu juga menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap aturan yang dapat mengkriminalisasi sosialisasi penggunaan kontrasepsi dan aborsi, yang mereka nilai melanggar hak privasi jutaan orang.

Tak hanya soal HAM, mereka AS juga menilai kemungkinan KUHP baru berdampak bagi perekonomian Indonesia.

Duta Besar AS untuk Indonesia Sung Kim pada acara "US-Indonesia Investment Summit" mengatakan bahwa mengkriminalisasi keputusan pribadi setiap individu akan menjadi pertimbangan besar bagi perusahaan-perusahaan AS untuk berinvestasi di Indonesia.

"Hasil (pelaksanaan KUHP baru) dapat mengurangi investasi asing, pariwisata, dan perjalanan," kata dia.

Para senator AS itu juga mengatakan mereka meminta Presiden RI untuk mempertimbangkan kembali pasal-pasal tertentu dalam KUHP yang baru tersebut.

"... dan memastikan setiap pasal... konsisten dengan kewajiban Indonesia dalam mematuhi HAM internasional dan prinsip-prinsip konstitusionalnya sendiri," kata mereka dalam surat tersebut.

KUHP merupakan undang-undang yang mengatur hukuman bagi perbuatan pidana di Indonesia.

KUHP baru disahkan melalui Undang-Undang No.1 Tahun 2023 dan akan diberlakukan mulai 2 Januari 2026.

KUHP tersebut akan menggantikan KUHP sebelumnya yang ditetapkan dengan UU No. 1 Tahun 1946.

ANTARA

TAGS:

#Kuhp #KUHP Baru

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Kerukunan dan Toleransi untuk Dorong Percepatan Pembangunan

26 April 2024 - 06:30 WIB

Gubernur Kalteng yang diwakili Kepala Bapeddalitbang Provinsi Kalteng, Leonard S Ampung mengatakan bahwa kerukunan dan toleransi akan dapat membantu mendorong percepatan pembangunan daerah.

Nadal ke Babak Kedua Madrid Open setelah Singkirkan Blanch

26 April 2024 - 06:20 WIB

Rafael Nadal menundukkan petenis muda berusia 16 tahun, Darwin Blanch, untuk melalu ke babak kedua Madrid Open 2024.

KPK RI Gelar Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi di Katingan

26 April 2024 - 06:10 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK-RI menggelar rapat koordinasi atau rakor dengan Pemerintah Kabupaten Katingan, Kamis, 25 April 2024.

Darliansjah: Percontohan Shrimp Berkonsep Hulu Hilir Bebas Limbah

26 April 2024 - 06:00 WIB

Ia mengatakan di sana menggunakan bibit udang bersertifikat, pakan bersertifikat, menerapkan cara budidaya ikan yang baik.

Tantangan Lingkungan dan Ekonomi Tidak Dapat Diselesaikan Terpisah

26 April 2024 - 05:50 WIB

Ketua Prodi S2 S3 Prodi Pengelolaan SDA dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana atau PSL SPs Universitas Sumatera Utara atau USU, Profesor Rahmawaty mengatakan bahwa tantangan sektor lingkungan dan ekonomi tidaklah dapat diselesaikan secara terpisah.

Pemkab Katingan Peringati Hari Otonomi Daerah

26 April 2024 - 05:40 WIB

Pemerintah Kabupaten Katingan memperingati Hari Otonomi Daerah ke XXVIII, Kamis, 25 April 2024.

Kinerja Perseroan SSMS Sejalan dengan Program Hilirisasi Industri Kelapa Sawit

26 April 2024 - 05:31 WIB

Terhitung sejak ditutupnya rapat tersebut susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah Jap Hartono selaku Direktur Utama / Chief Executive Officer atau CEO dan Akhmad Faisyal selaku Direktur / Chief Operational Officer atau COO.

Indonesia ke Semifinal Setelah Tumbangkan Korsel Lewat Adu Penalti

26 April 2024 - 05:22 WIB

Tim nasional Indonesia U-23 menciptakan sejarah dengan menundukkan Korea Selatan yang sekaligus mengamankan tiket semifinal setelah menang adu penalti 11-10 dalam pertandingan perempat final Piala Asia U-23 2024, Jumat dini hari WIB.

Forum Kick Off Meeting Program PPSP Berikan Dampak Positif yang Nyata

26 April 2024 - 05:15 WIB

Pj Bupati Barito Utara Drs Muhlis melalui staf ahli Bupati bidang Ekonomi dan Keuangan, Hery Jhon Setiawan mengatakan, bahwa dalam perjalanan yang akan ditempuh kita yakin akan ada tantangan dan rintangan yang harus dihadapi.

Pansus DPRD Kapuas Rapat Bersama Mitra Kerja Bahas Sejumlah Raperda

26 April 2024 - 05:00 WIB

SetiapPansus melaksanakan rapat dengan mitra kerja untuk membahas sejumlah Rancangan peraturan daerah (Raperda) yang telah ditentukan.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia